Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Berita
NEGARA DITUNTUT UNGKAP KASUS PENGHILANGAN PAKSA
Sumber: KOMPAS Tanggal:31 Agt 2002

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Jumat (30/8), menuntut tanggung jawab negara terhadap 1.246 orang yang menjadi korban penghilangan paksa di Indonesia. Selama tidak ada perubahan kebijakan politik negara, kasus orang hilang di Indonesia masih dan akan terus terjadi.

"Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan terhadap keluarga mereka sampai saat ini belum mendapat respons yang serius. Sampai saat ini negara masih menolak untuk bertanggung jawab," kata Ketua Presidium Kontras Ori Rahman dalam peringatan Hari Penghilangan Paksa Internasional yang berlangsung di halaman kantor Kontras di Jalan Cisadane, Jakarta Pusat.

Peringatan Hari Penghilangan Paksa Internasional itu diwarnai dengan pemutaran film kasus-kasus kekerasan oleh negara, diskusi, dan testimoni dari keluarga dan para korban.

Ori mengingatkan, kasus-kasus penghilangan paksa masih terus terjadi sampai saat ini. Penghilangan paksa, katanya, merupakan perbuatan keji dan biadab, serta termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara hukum dan politik. "Mereka yang hilang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dari buruh, petani, mahasiswa, ormas, partai, sampai orang-orang yang dikategorikan berbahaya oleh negara," kata Ori.

Berdasarkan data Kontras, sepanjang tahun 2002 terdapat sekurangnya 125 orang dihilangkan secara paksa. Di antaranya 116 orang di Aceh berkaitan dengan kasus subversi atau target operasi militer. Tujuh orang di Poso dan dua orang di Ambon dalam kaitan konflik sosial.

Menurut Ori, secara hukum, dengan telah terbuktinya fakta penghilangan orang hilang dan kesaksian mereka yang kembali, negara tetap harus bertanggung jawab untuk melacak dan mencari mereka yang sampai saat ini belum kembali atau belum diketahui keberadaannya, serta terus memprosesnya. "Kepala Negara harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang dilakukan negara dalam rangka mendukung status quo selama Soeharto berkuasa dengan menghilangkan
sekian banyak manusia," ujar Ori.

Ny Tuti Koto (69), orangtua aktivis Yani Afri yang hilang pada tahun 1998, mendesak pemerintahan Megawati untuk mencari anaknya yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Desakan serupa disampaikan Nasrul (47)-pihak keluarga dari seorang warga Aceh bernama Munir, yang hilang dijemput aparat keamanan pada tahun 2001.

"Pemerintahan Megawati harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau kasus ini tidak tuntas, bagi kami percuma Megawati jadi presiden. Selama ini saya belum melihat ada kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan kasus ini," kata Tuti.

Nasrul minta jaminan pemerintah dan keterbukaan aparat keamanan untuk menjelaskan nasib adiknya yang hilang. Bapak, ibu, dan (saudaranya) Munir, menurut Nasrul, telah dibantai pada masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). "Munir menjadi korban setelah menginjak masa remaja," kata Nasrul.

Ny Amiatun, korban penculikan dalam kasus Priok, meminta agar para pelaku pembantaian Tanjung Priok diadili setelah itu baru dilakukan islah. Anwar, tahanan politik (tapol) dalam peristiwa tahun 1965, meminta agar pemerintahan Megawati mengklarifikasi peristiwa 1965 yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan orang dipenjarakan.

Mugiyanto, pelaksana harian Ikohi, mengatakan akan terus berupaya di tingkat nasional ataupun internasional untuk mempersoalkan orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Ikohi juga menjajaki peluang untuk membawa perkara ini ke pengadilan kriminal internasional. (wis)


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821