Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Berita
"NEVER", "NIE WIEDER" !
Sumber: KOMPAS Tanggal:10 Des 2002

Oleh A Muis

KATA-kata itu ada dalam buku kenang-kenangan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Nazi-Jerman di Polandia, 1939-1945, diterbitkan Leage of Fighter for Freedom and Democracy, "Wir haben as nicht vergessen ; We have not forgotten". 

Ada tiga setengah juta Yahudi dan enam juta warga Polandia dibantai, termasuk anak-anak, wanita hamil, disetrum listrik, digantung, dijadikan kelinci percobaan, dibiarkan mati kelaparan, dijadikan korban aneka penyakit menular, dan siksaan-siksaan teramat berat lainnya (manÆs inhumanity to man).

Masih ada kalimat bernada kenangan mengharukan dan peringatan, "Homage to the dead, a warning to living".   

Ternyata, harapan tak akan ada lagi pelanggaran HAM dan peringatan bagi yang masih hidup agar tidak melakukan perbuatan keji atas sesama manusia (manÆs inhumanity) tak terpenuhi. Pelanggaran HAM yang berat terus berlangsung. Sebagian bangsa atau etnis yang pernah mengalami pelanggaran HAM melakukan kekejaman yang sama baik terhadap bangsa/etnis/orang lain maupun terhadap bangsa/etnis/sesama warga negara sendiri.

Contoh, Israel terhadap Palestina; Serbia terhadap Bosnia Herzegovina; penguasa Cina terhadap rakyat pro demokrasi (kasus Tianmen, 3-4 Juni 1989), penguasa di Indonesia terhadap rakyat terutama pada zaman Orde Lama (antara lain zaman SOB) lebih lagi pada zaman Orde Baru (DOM di Aceh, di Papua, kasus-kasus tahanan politik, kasus-kasus kekerasan, penculikan, penghilangan orang, kasus Tanjung Priok, 27 Juli 1996, Trisakti dan lain-lain).

Berlanjut ke era reformasi (antara lain Tragedi Semanggi I dan II). Pelanggaran HAM yang berat terjadi pula di Timor Lorosae oleh aparat Indonesia. Terhadap semua pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa/mantan penguasa di Indonesia itu boleh dikatakan tidak ada penyelesaian yang benar dan adil, seakan terbentur tembok raksasa yang amat kuat.

Kegagalan reformasi
Ke-30 pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 10-12-1948, boleh dikata gagal menegakkan HAM, demokrasi, keadilan, dan kebebasan (freedom) bagi negara-negara lemah. Pada level internasional tidak ada demokrasi karena di PBB hanya lima negara yang memiliki hak veto. Juga tidak ada keadilan dan kemerdekaan karena hanya negara-negara superpowers (Amerika Serikat dan sekutunya) dan negara-negara "kecil" (sub-powers) yang dianggap tidak mengancam kekuasaan negara-negara adidaya pada level internasional.

Dimensi lain yang menarik dibicarakan dalam DUHAM adalah komunikasi dan informasi. Bidang itu memperoleh jaminan kebebasan amat luas (pasal 19, Freedom of Information). Kebebasan informasi yang amat luas adalah kebebasan tanpa memandang batas negara ( Regardless of Frontiers) dan kebebasan bagi siapa saja untuk menggunakan media yang tersedia. Tetapi, makna kebebasan informasi tanpa memandang wilayah atau konsep Freedom of Information (FOI) sama
sekali tidak boleh membatasi kebebasan informasi pihak-pihak lain (Pasal 29 Ayat 2). Boleh dikatakan konsep FOI sebagai HAM kini berlaku penuh dalam praktik. Lebih lagi setelah muncul era globalisasi komunikasi dan informasi secara internasional mendukung konsep FOI dan kebebasan jurnalisme berskala internasional/global (global proximity)

Kesenjangan
Namun, terjadi kesenjangan antara FOI dan kebebasan di bidang-bidang lain pada level antarbangsa. Hak-hak dan kebebasan negara atau bangsa-bangsa tertentu terpasung oleh negara-negara superpowers, khususnya hak-hak dan kebebasan politik dan demokrasi seperti diutarakan pada awal tulisan ini.

Maka, menarik untuk disimak kembali keberadaan Leage of Fighter for Freedom and Democracy tersebut. Perjuangannya ternyata masih jauh dari selesai. Kebebasan yang amat luas di bidang informasi (pasal 19 DUHAM) atau era dunia maya (cyberworld) tidak mampu mengubah kekakuan dan konservatisme sistem politik internasional yang dibacking PBB.

Bagaimana di dalam negeri? Paling tidak, di atas kertas urusan HAM sudah sesuai aspirasi rakyat. Sudah ada UU tentang pelanggaran HAM dan sudah ada Komnas HAM. Partisipasi masyarakat juga cukup menonjol dalam memperjuangkan hak para korban pelanggaran HAM, misalnya Kontras.

Juga tidak boleh dilupakan partisipasi pers dan penyiaran yang begitu besar melakukan kontrol sosial terhadap tiap pelanggaran HAM. Tetapi nyaris semua upaya itu akhirnya seperti membentur tembok raksasa yang amat kuat. "Hasil akhir", munculnya dendam sosial, bermasalahnya kredibilitas pemerintah dan "kekalnya" keterpurukan supremasi hukum.   

Andi Muis Guru besar pensiun dari UNHAS.


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821