Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Siaran Pers

Seruan Korban untuk Pemilu Legislatif 2014
Jangan Pilih Parpol Pengusung Capres Pelanggar HAM Berat
dan Penghambat Korban Memperjuangkan Keadilan

 

Pemilihan Umum [Pemilu] adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 1]. Oleh karenanya, sudah seharusnya kedaulatan ini digunakan untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Bukan sebaliknya, digunakan untuk tujuan melupakan, mengabaikan penegakan dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat, apalagi menjadi sarana untuk mencuci tangan dari pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Sebagai kelanjutan mandat Reformasi 1998, TAP MPR V/2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional. memandatkan upaya penegakan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau. Aturan ini diperkuat dengan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, di mana di dalamnya disebutkan bahwa dalam pelanggaran HAM Berat seorang Komandan Militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana di dalam yuridiksi pengadilan HAM [Pasal 43 ayat 1].

Oleh karenanya, Partai Politik [Parpol] peserta Pemilu harusnya memperhatikan dengan cermat dan sungguh terhadap kewajiban penyelesaian pelanggaran HAM berat, bukan sebaliknya mengusung Calon Presiden [Capres] pelaku pelanggar HAM berat yang pada masa lampau bertindak sebagai penanggungjawab komando dalam peristiwa Penculikan Penghilangan Paksa, Trisakti, Semanggi I Semanggi II, Mei 1998.

Kami juga menaruh kekecewaan terhadap sikap sejumlah partai politik yang dalam jejak rekamnya seringkali tidak berpihak pada pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat karena tersandera kepentingan politik satu sama lain, diantaranya;

Pertama, terhadap Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II melalui Panitia Khusus [Pansus] DPR RI pada tahun 2001 menyatakan dalam peristiwa tersebut bukan pelanggaran HAM yang berat. Dalam proses voting melalui Paripurna terungkap bahwa ada 7 fraksi partai yang saat itu menyatakan bahwa peristiwa Trisakti dan Semanggi bukan pelanggaran HAM berat, sebagai berikut; F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU [7 fraksi] dan hanya 3 fraksi yang menyatakan terdapat pelanggaran HAM berat ; F-PDI P, F-PDKB, F-PKB. Selanjutnya Pada 6 Maret 2007, Komisi III DPR memberikan rekomendasi agar peristiwa Trisakti dan Semanggi di bawa ke Sidang Paripurna untuk pembahas agenda Pengadilan HAM. Namun dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI, usulan Komisi III ditolak oleh 6 Fraksi, yakni; Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi [BPD]. Hanya 4 Fraksi saja yang mendukung usulan Komisi III DPR, yakni ; Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa [FKB], Fraksi PAN dan Fraksi PDS.

Kedua, terhadap peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998. Rekomendasi ke-4 DPR RI kepada Presiden pada 30 September 2009 atas penanganan peristiwa ini adalah merkomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia. Terhadap rekomendasi DPR, Presiden sudah menyerahkan amanat presiden untuk pembahasan pengesahan ratifikasi kepada DPR melalui Komisi I. Setelah Komisi I melakukan pembahasan dengan mengundang sejumlah pihak terkait, Fraksi Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura meminta penundaan pembahasan dengan alasan masih memerlukan pendalaman materi diikuti oleh Fraksi PKS dan Fraksi Golkar. Sementara Fraksi Demokrat, PDIP, PKB dan PPP menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan. Akhirnya Komisi I memutuskan untuk menunda pembahasan ratifikasi konvensi tersebut.

Ketiga, sikap partai yang tidak berpihak kepada penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat. Partai Gerindra secara terang-terangan melalui Manifestonya oleh Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto menyatakan adanya Pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over bodig [berlebihan]. lihat; http://partaigerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-gerindra

Keempat, selain Gerindra Partai Golkar mengusung kejayaan Soeharto [Orde Baru] dalam kampanye untuk menaikan elektabilitas partainya. Hal ini bertolak belakang dengan semangat reformasi dimana Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme salah satunya menamanatkan untuk menghukum Soeharto berserta kroni-kroninya.

Oleh karenanya kami menyerukan kepada publik untuk tidak memilih Partai yang mengusung Capres Pelanggar HAM berat atau setidak-tidaknya mengusung Capres yang memiliki rekam jejak buruk di masa lampau terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Partai tersebut adalah;

  1. Partai Gerakan Indonsia Raya Nomor 6 dimana Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai tersebut diduga kuat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya bertanggungjawab atas kapasitasnya sebagai Danjend Kopassus ketika peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 terjadi;
  2. Partai Hati Nurani Rakyat Nomur 10 dimana Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai tersebut diduga kuat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya bertanggungjawab atas kapasitasnya sebagai Panglima ABRI saat peristiwa Trisakti dan Semanggi terjadi;
  3. Partai Golongan Karya Nomor 5 dimana partai tersebut mengusung kembali kejayaan Orde Baru dengan mengusung Soeharto sebagai figurnya.

 

Jakarta, 06 April 2014

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Setara Institut
Imparsial
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
Perwakilan Keluarga Korban Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
Perwakilan Korban Peristiwa Mei 1998
Perwakilan Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984
Perwakilan Korban Peristiwa Talangsari 1989
Perwakilan Korban Peristiwa 1965-1966
Perwakilan Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984
Effendi Gazali

 


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821