Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Siaran Pers

Siaran Pers Bersama
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus membayar janjinya untuk tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu. Sebagaimana dalam Visi & Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden [Capres dan Cawapres] yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo dan Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] menyampaikan akan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat yang terjadi di masa lalu [Orde Baru], sebagai berikut;

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”

Tim Transisi yang dibentuk sepatutnya merumuskan program kerja nyata Pemerintahannya kelak dengan janji HAM diatas dengan skala prioritas. Kami mengusulkan JKW - JK dan Tim Transisi untuk merumuskan pembentukan Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Komite ini harus muncul dalam kurun waktu 3 bulan pertama Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjabat; komite ini bisa diisi oleh figur-figur yang mulia, berpihak pada keadilan dan memiliki rekam jejak yang kredibel pada isu kemanusiaan di Indonesia; Komite sepatutnya bekerja pada 4 hal utama, Merumuskan upaya Proses Keadilan secara bermartabat, Mengungkapkan fakta seperti menemukan mereka yang masih hilang, Merumuskan kebijakan dan program pemulihan untuk korban dan masyarakat luas, Dan membuat pernyataan resmi permohonan maaf dan penyesalan atas praktek negara dimasa lampau yang melakukan pelanggaran HAM, Korupsi dan perusakan lingkungan. Kasus-kasus yang diantaranya perlu menjadi fokus kerja Komite ini adalah, Trisakti 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Talangsari Lampung 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 1998, Tragedi Mei 1998, Peristiwa 1965 1966, Peristiwa Penembakan misterius 1982 1985, peristowa Wasior 2001 dan Wamena 2013 Papua dan Peristiwa Tanjung Priok 1984 termasuk yang terjadi dalam sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kami percaya bahwa kemajuan sebuah bangsa adalah dengan upaya belajar dari kesalahannya dimasa lalu. Proses hukum, tindakan yang resmi dan penyesalan adalah wujud sikap yang demokratis.

Jakarta, 15 Agustus 2014

Korban Peristiwa Talangsari Lampung 1989
Korban Peristiwa Semanggi I 1998
Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984
Korban Peristiwa 1965-1966
Keluarga Korban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
Keluarga Korban Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia [IKOHI]
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821