Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Siaran Pers

Perbaiki Bangsa dengan Memperbaiki Masa Lalu, Bukan Melupakannya

Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno. Dalam merespon penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Tedjo Edhi meminta agar masyarakat tidak lagi melihat kebelakang dan tidak mencari pihak-pihak yang bersalah.

“Yang lalu kan sudah, rekonsiliasi ini kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang. Negara perlu makmur ke depan, bukan hanya mencari salah di sana-sini. Jadi ayo perbaiki bangsa ke depan,” ujar Tedjo Edhi sebagaimana dilansir dari artikel kompas.com yang berjudul “Soal Penanganan Kasus HAM, Menko Polhukam Minta Jangan Lagi Lihat ke Belakang”, Senin, 1 Desember 2014 (diakses pada Selasa, 2 Desember 2014, pukul 21:32).

Sangat disayangkan pernyataan tersebut terlontar dari seorang menteri Kabinet Kerja yang bekerja dibawah Presiden dan Wakil Presiden yang pernah menyatakan keberpihakannya kepada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam visi-misinya secara tertulis, yaitu: 1.) “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965” [Poin ff]; 2.) “Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk didalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM” [Poin gg]. Terlebih dalam salah satu butir agenda prioritas kerja strategisnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tegas menyatakan bahwa pemerintahannya, “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.” [Nawa Cita 4].

Berdasarkan hal tersebut, kami hendak menyampaikan beberapa kecaman dan kritik kepada Tedji Edhi Purdijatno selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai berikut:

Pertama, sebagai bagian dari representasi negara—dimana Presiden sendiri telah menyatakan komitmennya terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu—maka tidak selayaknya Menko Polhukam sebagai lembaga negara terkait menyatakan pernyataan yang bernada menyepelekan soal penyelesaian kasus dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu kepada publik.

Kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2011 pernah membentuk tim penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat dengan mandat mencari format terbaik untuk penyelesaian peristiwa tersebut. Tim yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM; Kejaksaan Agung; Komnas HAM; Kementerian Pertahanan; Mabes TNI; Mabes Polri; dan beberapa lembaga serta institusi pemerintahan terkait ini diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Hingga tapuk pemerintahan berganti, belum ada kejelasan dari hasil kerja tim tersebut. Ketimbang mengeluarkan pernyataan yang dapat menyalahi rasa keadilan bagi korban, maka kami merekomendasikan kepada Menko Polhukam agar dapat menunjukkan hasil kerja dari tim terdahulu kepada publik.

Ketiga, penting disadari bahwa “memperbaiki bangsa ke depan” sebagaimana yang dinyatakan Menko Polhukam dalam kutipan artikel di atas adalah dengan memastikan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu tidak boleh terjadi kembali di masa yang akan datang. Pernyataan “tidak mencari pihak-pihak yang bersalah” mengindikasikan lemahnya komitmen Menko Polhukam dalam membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana yang dicanangkan dalam visi-misi Presiden. Jika belum menjadi prioritas utama, maka seyogyanya bukan berarti tidak mulai dikerjakan. Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM memiliki hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selain itu, publik secara umum memiliki hak untuk mendapat jaminan ketidakberulangan suatu tindak pelanggaran HAM berat. Adalah tanggungjawab negara—termasuk Menko Polhukam untuk bersama-sama memenuhi keempat hak korban dalam kerangka keadilan transisi tersebut.

Keempat kami meminta kepada Menkopolhukam untuk segera mencabut pernyataan sesat tersebut dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Pernyataan Menkopolhukam telah menyakiti hati dan rasa keadilan bagi korban yang selama bertahun-tahun berjuang memperoleh keadilan di Negara ini.

Jakarta, 4 Desember 2014

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Paguyuban Mei 98, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (1989), Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok 1984 (IKKAPRI), Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara, Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM Aceh, Awak Mantan Tapol Aceh (AMANAT), Keluarga Ureng Gadoh Aceh (KAGUNDAH), Komunitas Korban Jamboe Keupok Aceh Selatan.


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821