...

  tombol_talangsari.gif
Untitled Document
Prediksi Kontras : PENGADILAN HAM BAKAL BERJALAN KURANG MULUS
Sumber: KOMPAS Tanggal:16 Jan 2002

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprediksi, pengadilan hak asasi manusia (HAM) yang akan digelar bulan Februari 2002 bakal berjalan kurang mulus. Hambatan utama diperkirakan datang dari instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak rela para petingginya dihukum dalam berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Perbedaan persepsi antara TNI yang dituduh melakukan pelanggaran HAM dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM atau pekerja HAM masih sangat jelas. Perlawanan TNI untuk diperiksa oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Trisakti adalah salah satu bukti," ujar Ori Rahman, Koordinator
Presidium Kontras di Jakarta, Selasa (15/1).

Prediksi Kontras itu disampaikan setelah Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani keputusan presiden (keppres) yang mengangkat enam hakim ad hoc pada tingkat banding dan 12 hakim ad hoc pada tingkat pengadilan pertama.

Memberikan tanggapan secara terpisah, mantan Panglima ABRI (TNI) Jenderal (Purn) Wiranto seperti dikutip Antara mengatakan, keppres pengangkatan hakim ad hoc harus dihormati, termasuk pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Kita hormati masalah-masalah yang menyangkut HAM. Kita ingin masalah itu segera diselesaikan secara baik," katanya.

"Bukan kita tidak setuju atau membangkang. Kita dukung sepenuhnya asalkan dilaksanakan secara jujur, adil, dan terbuka, sehingga ada kebenaran," kata Wiranto. Namun, selanjutnya ia mengatakan, "Yang kita khawatirkan, kalau proses itu sudah dimanipulasi, ada kepentingan tertentu di dalamnya sehingga jadi bias. Ini yang menodai pengadilan itu sendiri."
 
Tidak serius
Ori mengatakan, TNI akan memanfaatkan perlawanan masyarakat lewat pelaku islah (damai) dalam kasus Tanjung Priok maupun Talangsari, Lampung. Kendala pengadilan HAM, kata Ori, juga akan muncul dari pihak pemerintahan Megawati Soekarnoputri sendiri. Hal itu dapat terlihat dari kurang seriusnya Presiden Megawati dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya, Presiden dinilai lambat mengeluarkan keppres tentang pengangkatan hakim ad hoc pengadilan HAM.

"Pemerintah dan DPR tidak sungguh-sungguh mendorong dan mengawasi proses pengadilan HAM. Hal ini terlihat dari ditolaknya usulan revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Pengadilan HAM. Sedangkan pada tingkat penyidikan, Jaksa Agung menolak dibentuknya jaksa ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM. Akibatnya, pengumuman nama-nama tersangka kurang transparan," kata Ori. 

Keselamatan saksi
Khusus pada peristiwa pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat di Timor Timur (Timtim), Kontras mengkhawatirkan keselamatan jiwa para tersangka dan saksi. Bukan tidak mungkin, untuk memutus rantai perkara ini, tersangka dan saksi akan dihabisi. "Sudah ada fakta, karena tidak ada perlindungan hukum seorang tersangka kasus Timtim tewas. Bukan tidak mungkin, saksi yang akan membongkar peristiwa ini dibunuh. Hal ini karena pemerintah dan DPR belum juga mengesahkan RUU Perlindungan saksi dan korban," tambah Ori.

Sebaliknya, perekrutan hakim-hakim ad hoc oleh Mahkamah Agung sejak awal tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Nama-nama hakim yang diusulkan tidak diketahui, dengan alasan menjaga privasi. Padahal, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kemampuan, integritas, komitmen, serta pemahaman hakim itu terhadap HAM.

"Pernyataan Benjamin Mangkoedilaga (Ketua Tim Persiapan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc) bahwa kredibilitas hakim ad hoc tidak perlu diragukan karena berasal dari akademisi dan universitas yang punya kajian HAM, tidak bisa jadi patokan," ujar Ori.

Senin lalu, Mahkamah Agung mengumumkan 18 nama hakim ad hoc untuk pengadilan HAM yang hampir seluruhnya berasal dari kalangan akademisi berbagai universitas di Indonesia. Misalnya, terdapat nama Prof Dr Soedjono Dirdjosisworo dari Universitas Parahyangan, Prof Dr Sanwani Nasution (Universitas Sumatera Utara), dan Dr Komariah Emong (Universitas Padjadjaran Bandung).

Seluruh hakim untuk pengadilan HAM saat ini (hakim ad hoc dan hakim karier) berjumlah 35 orang untuk pengadilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan nama-nama untuk hakim tingkat kasasi masih digodok di MA dan menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Kontras hanya bisa mengharapkan, hakim-hakim ad hoc yang sudah ditunjuk mampu menunjukkan kinerja yang dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat.  "Kalaupun belum dikenal publik sebelumnya, kami hanya meminta para hakim ad hoc bekerja sesuai hati nurani," ujar Ori Rahman.
 
Terima
Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution mengatakan, semua pihak diharapkan bisa menerima para hakim ad hoc yang telah diangkat oleh pemerintah, agar pengadilan HAM bisa segera digelar. Dengan digelarnya pengadilan HAM, nantinya akan ada kejelasan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang diproses selama ini.

Nasution juga mengingatkan, dalam pembuatan putusan atau vonis yang akan dikeluarkan majelis hakim itu nantinya dibuat dengan pertimbangan yang profesional. Ia juga berpendapat, penggelaran pengadilan HAM itu sebenarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri bukan hanya untuk kepentingan luar negeri. Hal itu untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa terhormat yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.

Sedang salah seorang hakim karier yang ditunjuk sebagai hakim pengadilan HAM, Binsar Gultom, membantah anggapan sementara kalangan yang menilai bahwa pemahaman para hakim tentang pelanggaran HAM "sangat lemah". "Janganlah dulu berburuk sangka, nanti sajalah lihat buktinya. Bagaimana kita bisa melihat kekurangan seseorang, sementara yang bersangkutan belum bekerja," kata Gultom yang pernah bertugas sebagai hakim di wilayah Timtim.

Bagi Gultom, persidangan kasus pelanggaran HAM akan sangat tergantung pada politik strategi penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung. Karena, Kejaksaan Agung-lah yang berwenang memberkas dan melimpahkan berkas para pelaku pelanggaran HAM ke Pengadilan HAM Ad Hoc. (sah/bdm)

 

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564|Fax: 021-3926821|Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org

...