KontraS|Talang Sari

KCM 29 Des 2006
Refleksi HAM >>
Tahun ini menjadi tahun kelabu bagi korban. Tak ada satu pun yang dihukum atas pembunuhan Munir dan atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Menyakitkan, kata korban. Memang ada yang membaik. Setelah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), kini Indonesia menduduki Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendukung Pengesahan Konvensi Antipenghilangan Paksa (Disapperance), Disabilitas dan Indigenous People

KORANTEMPO.COM 22 Mei 2006
"Pelanggaran HAM Luar Biasa di Talangsari" >>
JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan penyelidikan kasus Talangsari telah usai dan menyimpulkan adanya pelanggaran HAM luar biasa. "Komnas sudah selesai melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang HAM) dan mengidentifikasi adanya pelanggaran HAM luar biasa," papar Abdul Hakim saat ditemui di Komnas HAM, Jumat lalu.

KOMPAS 19 Mei 2006
Soeharto Kritis Lagi *Pada Otak Muncul Dua Titik Penyumbatan Baru >>
Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto kritis lagi. Dari pemeriksaan CT Scan, Tim Dokter Kepresidenan, Kamis (18/5), menemukan dua titik penyumbatan pembuluh darah di otak Soeharto, sementara kontroversi atas kasus Soeharto kian marak.

KOMPAS 02 Mei 2006
Kilas Politik & Hukum: Penyelesaian Talangsari Tak Kunjung Tuntas >>
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus anggota Tim Pemantau Kasus Talangsari, Zoemrotin K Susilo, Senin (1/5), menyatakan, sidang paripurna yang digelar minggu lalu belum menghasilkan rekomendasi apa pun terkait laporan hasil temuan tim terkait kasus Talangsari.

KOMPAS 13 Feb 2006
Kilas Politik & Hukum: Perlindungan Saksi >>
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah, khususnya kepolisian, memberikan perlindungan hukum serta jaminan keamanan bagi para saksi korban Talangsari, Lampung, sepulangnya mereka ke daerah masing-masing di Lampung dan Solo, Jawa Tengah.

KOMPAS 09 Feb 2006
Pelanggaran HAM: Korban Talangsari Minta Kasusnya Dituntaskan >>
Muhammadiyah meminta pemerintah untuk segera menuntaskan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini penting, bukan saja agar kasusnya tidak menggantung tanpa kejelasan, tetapi juga penting untuk membangun bangsa Indonesia ke depan yang bebas dari beban masa lalu.