05 Desember 2010

Kontras bersama keluarga korban pelanggaran HAM bersama para aktivis LSM mengirimi "surat raksasa" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi rekomendasi DPR untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Aksi tersebut dilakukan terkait peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember sebagai momentum untuk mengingatkan kembali Presiden agar segera menindaklanjuti rekomendasi DPR.

Selain baliho berukuran 15 x 10 meter digelar di depan pintu gerbang utara Monas tepat di depan Istana Negara, para aktivis juga membuat lukisan dan mural bertema mencari orang hilang. Permormance dari komunitas Koloni Hitam Bandung menyemarakkan aksi ini lewat teaterikal membungkus mulut dengan plastik dan membentangkan payung-payung hitam sebagai simbol dibungkamnya rekeomendasi DPR untuk kasus  penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

Penegakan hak asasi manusia di era pemerintahan SBY-Budiono ini semakin bergerak mundur. Hal ini terbukti dengan tak tuntasnya aparat penegak hukum mengungkapkan kasus penghilangan aktivis dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Buktinya aksi rutin yang digelar setiap Kamis di depan Istana Merdeka oleh para korban pelanggaran HAM dan anggota keluarganya tak membuahkan hasil. Padahal aksi tersebut telah berlangsung sebanyak 187 kali sejak tiga tahun lalu. Aksi menagih janji ini juga terkait peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember yang ke 62 sebagai momentum untuk mengingatkan kembali Presiden agar segera menindaklanjuti rekomendasi DPR. Keluarga korban pelanggaran HAM bersama aktivis dan masyarakat kembali menggelar lapak-lapak kekecewaan. Hal ini dilakukan bukan mengemis keadilan, tapi menuntut pemerintah menunaikan amanah konstitusi untuk menegakkan HAM.

Aksi yang dihadiri sekitar 50 orang dan berlangsung sejak pukul 08.00-11.00 WIB ini diikuti jaringan keluarga korban dan aktivis seperti, Hammurabi, FKKM, Paguyuban Mei 1998, JRKM, IKOHI, IKAPPRI, YPKP 65, GMNI UKI, Arus Pelangi, Kolono Hitam Bandung dan lainnya juga untuk menuntut masalah pelaggaran HAM di Indonesia harus diselesaikan oleh Presiden.