...

  tombol_talangsari.gif
   

  04 Jul 2012

Diskusi Publik "Brutal, Tidak Netral dan penyalahgunaan wewenang: Apakah wajah Polisi kita ?"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan diskusi publik tentang reformasi Polri dalam rangka Hut ke-66 Bhayangkara yang bertemakan "Brutal, Tidak Netral dan penyalahgunaan wewenang; Apakah wajah Polisi kita ?" Diskusi Publik ini juga bertepatan dengan peluncuran laporan Evaluasi Kinerja Polri "Kemandirian dan Profesionalisme Polri adalah Syarat Mutlak bagi Keberlanjutan Demokrasi". Hadir sebagai pembicara dalam diskusi, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Brigjen Pol. Andjaja, Peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardani, Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin A Tomagola serta Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar di Kantor Kontras, Jakarta, pada Rabu (4/7/2012).

Dalam laporan evaluasi kinerja Polri, Haris Azhar mengatakan bahwa Polri telah berupaya untuk membangun diri agar lebih profesional. Hal ini tampak dalam berbagai komitmen Polri untuk anti KKN dan anti kekerasan. Meski demikian, dalam pelaksanaan kerja di lapangan, tampak bahwa komitmen itu tidak berwujud nyata. Sepanjang Juni 2011-Juli 2012, hal-hal yang mengemuka adalah brutalitas Polri dalam merespon kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, sikap tidak netral dan brutalitas Polri dalam menghadapi konflik-konflik agraria serta lemahnya polisi saat berhadapan dengan kelompok vigilante atau sipil terorganisasi yang ditujukan untuk mengurangi, membatasi, atau meniadakan hak-hal warga sipil lain. Polri juga tampak tak mengambil tindakan tegas dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konfik seperti Aceh dan Papua. Polri tampak jelas tidak mandiri dan tidak independen karena tidak lepas dari kontrol eksekutif, pemodal, kelompok kekerasan, partai politik serta pihak berkuasa lainnya. Jika Polri membiarkan hal ini terus berlangsung, KontraS mengkhawatirkan Polri justru menjadi aktor yang turut serta mengancam demokrasi.

Sementara Thmrin Amal Tomagola yang merupakan akademisi mengatakan bahwa Penguatan Polri dan Demokrasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Jika kita merunut pada sejara dimana ketika zaman orde lama berkuasa masyarakat memiliki kekuatan karna pola pikirnya yang kemudian dihancurkan oleh orde baru dimana instrument-instrumen militer masuk ke dalam ranah privat warga negaranya, yang kemudian tumbang seiring dengan tumbangnya rezim orde baru yang kemudian diganti dengan reformasi, namun kekuatan ini diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan kekerasan dan modal sebagai alat kekuatan sehingga negara kita dalam hal ini aparat penegak hukumnya tersandra oleh kelompok-kelompok tersebut maka kita tidak perlu heran ketika konflik-konflik perburuhan maupun pertanahan masyarakat cendrung berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum sementara ketika kasus yang terkait dengan kebebasan beragam polisi cendrung pasif dan tidak menggunakan kekuatannya sebagai alat penegakan hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh Syafriadi Cut Ali yang merupakan Komisoner Baru Kompolnas, dimana Syafriadi menilai bahwa brutalitas yang sering dilakukan oleh pelaksana tugas kepolisian dikarnakan wewenangnya sebagai otoritas pemaksa, namun perlu diketahui bahwa pemaksaan yang dilakukan tidak boleh melebihi norma kepatutan, namun dalam prakteknya banyak anggota dilapangan yang tidak mengindahkan, hal ini didasari oleh beberapa alsasan dimana tindakan tersebut didasarkan pada rasa superior, aksi balas dendam dan adanya pembelaan dan pembenaran yang dilakukan oleh atasan atas tindakan anggota bawahannya. Selain itu Kompolnas menilai bahwa Polri seharusnya tidak menutup mata terkait dengan kasus-kasus kekerasan dan brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada dilapangan dan berhadapan dengan masyarakat. Serta harus membuka diri terhadap masukan-masukan masyrakat karna sebagai institusi dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya yakni sebagai pelayan masyarakat, tidak boleh menjaga jarak dari masyarakat yang dilayani, selain itu tidakan kekerasan dan berutalitas yang hamper terjadi dan ada di semua negara jangan dijadikan sebagai alat pemakluman atau pembenaran

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Reformasi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Andjaya memastikan bahwa pengawasan anggota polisi di tingkat internal telah dilakukan hingga ke tingkat polsek. Beliau juga mengatakan bahwa agenda reformasi di tubuh institusi Polri meliput tiga aspek dimana Aspek Struktural yang berpusat pada pembangunan organisasi yang didasarkan pada identitas kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan public, yang kedua Aspek Instrumental dimana polri akan terus memperbaiki dan mengharmonisasikan berbagai panduan instrument-instrumen yang ada di institusi kepolisian, dan yang ketiga atau yang terakhir Aspek Kultur dimana polri berusahan untuk menigkatkan kinerja anggota-anggotanya agar dapat terlaksanaya reformasi pada aspek structural dan instrumental. Selain itu Andjaya juga akan memastikan bahwa pembinaan pembinaan terhadap personil Polri akan berjalan dan melakukan upaya peningkatan kapasitas profesionalisme Polri. Hal ini tercatat bahwa Polri sudah melakukan reformasi polri berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan system pengadilan interen pemerintah sampai ke tingkat polsek, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak jauh-jauh sampai ke Polda. Polri juga telah membangun profesionalisme provost di polsek, kemudian juga seksi pengawasan, untuk bisa menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Kepala bidang penelitian hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden harus mampu menghentikan adanya praktek kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Polri dan TNI ada di bawah komando presiden, pemilik otoritas tertinggi yang bisa menggerakkan kedua actor keamanan ini. Jadi kinerja Polri bukan hanya di kalangan internal saja melakukan perubahan-perubahan berdasarkan apa yang sudah disuarakan dikeluhkan masyarakat, tetapi justru pemilik otoritas tertinggi ini, pemimpin nasional ini harus secara tegas dan kongkrit menghentikan kekerasan yang terjadi di wilayah publik dan privat. Ini adalah tanggung jawab negara menjadikan aparat keamanan nasional ini menjadi profesional.

Dalam sessi tanya jawab, peserta diskusi yang hadir cukup antusias memberikan respon, masukan dan pertanyaan. Diskusi ini berlangsung sekitar kuarang lebih empat jam, meski masih banyak pertanyaan dan komentar yang mungkin diberikan oleh peserta, namun mengingat keterbatasan waktu, akhirnya diskusi di akhiri pada pukul 18.00 wib.


 
   
 

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564|Fax: 021-3926821|Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org

...