...

  tombol_talangsari.gif
Untitled Document
 

Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn). Sudomo, mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 18 April 2012. Semasa hidupnya, selain pernah menjadi Pangkopkamtib, Sudomo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI AL, Menkopolkam, Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kepemimpinan Soeharto.

Bagaimanapun juga, karier Sudomo di masa lalu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatannya dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus tragedi 1965/1966, kasus penembakan misterius 1982-1985, kasus Tanjung Priok 1984 dan kasus Talangsari, Lampung 1989.

Dalam kasus penembakan misterius (petrus) 1982-1985 misalnya, pada saat itu Sudomo yang menjabat sebagai Pangkopkamtib menggelar Operasi untuk menertibkan preman bertatto dan pengemis di beberapa wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk memerangi premanisme. Tercatat selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun, sebanyak 721 orang bertatto ditemukan meninggal secara misterius di pinggir jalan, sungai maupun tempat umum lainnya dengan luka tembak di kepala dan dada. Diantaranya bahkan ditemukan dengan posisi tangan dan kaki terikat. Tidak pernah ada proses hukum terhadap mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa petrus tersebut.

Begitupun pada kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang melibatkan Sudomo maupun sejumlah petinggi militer, belum ada yang diproses hingga ke Pengadilan. Dalam kasus Talangsari, Lampung misalnya, meski pada tahun 2008, Sudomo akhirnya datang untuk memenuhi panggilan Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM terkait posisinya sebagai Menkopolkam saat kasus Talangsari, Lampung terjadi namun proses penyelidikan tersebut tidak kunjung selesai hingga kini. Ironisnya, Pemerintah justru terkesan melupakan tindakan-tindakan yang dilakukan para pelaku di masa lalu dengan memberikan apresiasi terhadap jasa-jasanya di masa lalu tanpa melihat akibat yang muncul dan dirasakan oleh para korban. Bahkan secara khusus, Presiden SBY dalam pernyataannya di media menyatakan bahwa Sudomo memiliki pengabdian yang tinggi bagi Negara semasa hidupnya.

Kami khawatir sikap “lupa” yang dimiliki pemerintah, khususnya SBY terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu akan berdampak pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang kini tengah diperjuangkan oleh para korban dan keluarga korban. Jika pemerintah terus mengabaikan kasus-kasus tersebut maka ke depan, tidak akan ada seorang pelaku pun yang diadili hingga akhir hayatnya. Sementara, para korban pelanggaran HAM masa lalu tidak akan pernah mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Kami meminta Pemerintah, khususnya SBY memastikan komitmennya terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan konstitusi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban berupa pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan dan pemulihan hak.

Jakarta, 19 April 2012
Badan Pekerja KontraS



Haris Azhar
Koordinator Eksekutif

Contact person: Haris Azhar - 081513302342

 

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564|Fax: 021-3926821|Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org

...