TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 11 Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Hak Asasi Manusia dan militer, menolak rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menambah 22 markas Komando Teritorial (Koter).

Menurut Al Araf, aktivis Imparsial yang masuk dalam koalisi 11 LSM tolak rencana koter TNI AD, sistem Koter sesunguhnnya tidak lagi memiliki relevansi dan signifikansi dengan konteks ancaman yang dihadapi dan konteks geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Di sini, struktur Koter sebagai bagian dari postur pertahanan dan gelar kekuatan harus diganti dengan model yang konstektual dan mampu merespon situasi perkembangan ancaman yang bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan," tuturnya dalam acara konfrensi pers bersama 11 LSM di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (30/6/2010) siang.