JAKARTA, SELASA — Dua puluh warga Perumahan Dwikora, Cimanggis, Depok, mendatangi Gedung DPR, Selasa (17/2), untuk beraudiensi dengan Komisi I DPR, terkait dengan sengketa lahan dengan TNI Angkatan Udara sejak tahun 2005. Puluhan warga yang didampingi KontraS, diterima anggota Komisi I Syarif Hassan di ruangan Fraksi Partai Demokrat.

Salah seorang warga, Doni, mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta bantuan anggota Dewan untuk melakukan mediasi. "Kami harapkan supaya bisa membantu untuk melakukan mediasi. Warga terbuka untuk berdialog," kata Doni.

Dorongan mendatangi DPR, ujar Doni, karena pada dini hari tadi perumahan yang sudah berdiri puluhan tahun itu didatangi sekitar 70 anggota Paskhas TNI AU yang beralasan ingin melakukan penjagaan. Kepada Syarif, Doni menceritakan, beberapa warga mengalami tindakan kekerasan.

"Kami kaget, sekitar setengah dua pagi, 70 orang datang langsung menyebar ke pos-pos RW dan menjadikan rumah warga yang kosong sebagai posko.

"Teror juga ada, meminta Ketua RW untuk jaga bersama tapi ditolak, karena tidak ada suasana genting," lanjut dia.

Dikatakan Doni, warga khawatir, cara ini dilakukan untuk melakukan pengusiran kepada warga secara bertahap. Sengketa bermula dari klaim lahan seluas 17 hektar yang 5 hektar di antaranya sudah menjadi Perumahan Dwikora. 

Menurut Doni, TNI AU mengklaim lahan tersebut merupakan milik TNI AU. "Tapi, tanah itu milik salah satu ahli waris keluarga Faber. Sengketa dimulai tahun 2005 dan sedang dalam proses hukum sejak tahun 2007," ujarnya.

Masih menurut Doni, secara perdata sengketa itu tengah diproses di PN Jakarta Timur dan masih menunggu kasasi MA.