Banda Aceh, Kompas
Pihak kepolisian di Aceh akan menindak siapa saja yang menaikkan bendera selain Merah Putih pada 17 Agustus 2000. "Polri tidak akan segan-segan menindak mereka," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Deddy Sumantyawan, Selasa (15/8).

Kepada wartawan seusai upacara gelar pasukan pengaman peringatan HUT RI, Deddy mengatakan sekitar 11.000 anggota TNI dan polisi siap mengamankan Aceh dari gangguan keamanan, khususnya pada peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2000.    

Sementara itu, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Rufriadi, dan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Aguswandi menyatakan apa pun sikap politik rakyat Aceh sehubungan peringatan HUT RI hendaknya jauh dari rasa keterpaksaan. Artinya, jangan ada pihak yang memaksa rakyat untuk mengibarkan atau tidak bendera Merah Putih tersebut.    

Dalam pernyataan bersama mereka hari Selasa, keduanya mengimbau semua pihak tidak memprovokasi rakyat sehubungan peringatan HUT Kemerdekaan RI. "Misalnya kalimat yang disebarkan melalui selebaran yang menyebutkan kalau tak mengibarkan Merah Putih dianggap tak setia pada Republik Indonesia. Ini bisa meresahkan, karena kondisi Aceh hingga kini masih belum stabil," kata Rufriadi.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Aceh, Ramli Ridwan dan unsur Muspida lainnya menyerukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan bendera pada 17 Agustus.

Namun, menurut Ramli, bila kondisi setempat tak memungkinkan, rakyat boleh tidak mengibarkan bendera itu. Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah pula mengeluarkan pernyataan tidak melarang rakyat untuk mengibarkan Merah Putih pada HUT Kemerdekaan RI.     "Terserah rakyat, tapi mereka jangan dipaksa," kata Teungku Nashiruddin bin Ahmed, Ketua Delegasi GAM pada Komite Bersama Modalitas Keamanan yang dibentuk berdasarkan Kesepakatan Swiss 12 Mei
lalu.