Jakarta, Kompas
Tindak kekerasan yang masih banyak terjadi di Aceh pada saat Jeda Kemanusiaan diterapkan, diarahkan untuk memuluskan jalan bagi pemberlakuan darurat sipil di wilayah Aceh. Kecenderungan itu terlihat dari adanya upaya penggalangan massa yang dimotori oleh Korem 011/Lilawangsa untuk mendorong pemberlakuan darurat sipil, dan upaya viktimisasi terhadap rakyat Aceh yang dituduh sebagai pelaku utama pelanggaran terhadap Jeda Kemanusiaan.

Oleh karena itu, upaya
untuk menggiring kepada pemberlakukan keadaan darurat sipil di Aceh harus dihentikan, untuk mengurangi kekerasan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munarman, Rabu (23/8), di Jakarta, menanggapi siaran pers yang disampaikan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh belum lama ini.(Kompas, 22/8)

Menurut Munarman, siaran pers Komisi Independen itu hanya menempatkan satu sisi informasi sehingga dapat menjebak masyarakat dalam memahami kondisi Aceh secara menyeluruh. Kesimpulan yang dibuat oleh Komisi Independen bahwa pemberlakuan Jeda Kemanusiaan justru memberikan kesempatan kepada sipil bersenjata untuk mempunyai persenjataan dan melakukan tindak kekerasan, adalah sangat menyesatkan.

Berdasarkan pemantauan Kontras dan jaringan LSM, pelaku pelanggaran Jeda Kemanusiaan terbanyak adalah TNI/ Polri dengan 70 kejadian. Sedangkan kelompok bersenjata tak dikenal melakukan 18 kejadian dan GAM melakukan 8 kejadian. "Pemberitaan bahwa aparat keamanan tidak bersenjata jelas mengada-ada, karena dari total keseluruhan tindakan TNI/Polri, tercatat 17 operasi militer, 13 kontak senjata, 12 sweeping yang seluruhnya dilakukan aparat militer bersenjata lengkap," tegas Munarman.

Dia menambahkan, memang benar jumlah korban dari TNI/ Polri dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di bulan Juli mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan yang terjadi bulan Juni. Namun, jumlah korban dari masyarakat non-combattan juga mengalami peningkatan yang luar biasa. (oki)