EMPAT TOKOH CIGANJUR DITUNTUT “MUNDUR”

Jakarta, Kompas
Panitia Bersama Refleksi Perjuangan Reformasi yang mengadakan acara diskusi terbuka di Jakarta, hari Senin (16/7)  menuntut empat tokoh Pertemuan Ciganjur, yaitu Ketua MPR Amien Rais, Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyerahkan tongkat komando reformasi kembali kepada rakyat.

Panitia menilai, keempat pemimpin tersebut gagal melakukan reformasi total karena mau diadu domba oleh kekuatan Orde Baru (Orba). Menurut Ketua Panitia Bersama Ahmad Hadi Hardilani yang mantan juru bicara (jubir) Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), gerakan reformasi telah dibelokkan oleh kekuatan Orba. "Buktinya, enam visi reformasi (supremasi hukum, pemberantasan KKN, pencabutan dwifungsi ABRI, amandemen UUD 45, otonomi daerah,
adili Soeharto dan kroninya) yang kami tuntut untuk dilaksanakan tidak pernah dilakukan. Jangankan enam, dua yang kami tuntut sebagai prioritas-pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penegakan supremasi hukum-pun tidak mereka lakukan," kata Ahmad Hadi.

Aktivis Forum Kota (Forkot) Adian Napitupulu menilai, pernyataan Ahmad Hadi lebih mewakili kelompok FKSMJ. Kelompok ini tahun 1998 merupakan salah satu pengagas pertemuan keempat tokoh di rumah Presiden Abdurrahman Wahid di Ciganjur. Pertemuan ini dikenal sebagai pertemuan Ciganjur.

"Kesadaran kawan-kawan eks FKSMJ tentang realitas politik di republik ini terlambat datangnya. Meski demikian masih lebih baik daripada tidak muncul sama sekali. Sekarang mereka sadar, tidak ada gunanya menyerahkan tugas reformasi kepada elite politik. Tugas reformasi harus dilakukan oleh rakyat sendiri, kita sendiri," jelas Napitupulu. Ketua Yayasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir menilai, apa yang dikemukakan Ahmad Hadi bertujuan mendelegitimasi pertemuan Ciganjur sebagai monumen reformasi. "Meski demikian saya menilai pernyataan mereka sebagai pernyataan yang terlambat, apalagi kalau menyangkut soal seruan pembubaran Partai Golkar. Seharusnya itu diserukan zaman pemerintahan BJ Habibie," katanya. (win)