DA’I BACHTIAR SESUAI KRITERIA WANJAKTI

Jakarta, Kompas
Pencalonan Komisaris Jenderal Da’i Bachtiar sebagai Kepala Kepolisian RI (Polri) dinilai telah memenuhi kriteria dan ketentuan Markas Besar Polri. Ini karena nama Da’i Bachtiar diajukan secara resmi bersama lima calon lain oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang dipimpin Kepala Polri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro.

Hal ini diutarakan Kepala Polri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro kepada wartawan usai peresmian pengoperasian tiga kapal baru Satuan Kepolisian Perairan dan Udara di Tanjung Priok, Rabu (31/10) pagi. Secara terpisah, Da’i Bachtiar sendiri ketika ditemui di kantornya belum bersedia memberikan tanggapan atas pencalonannya sebagai Kepala Polri. Ia menegaskan, "Sudah menjadi hak prerogatif Presiden untuk menetapkan calon Kepala Polri dari daftar yang diajukan Wanjakti itu."

Bimantoro menyatakan, Presiden Megawati Soekarnoputri tentu memiliki alasan-alasan obyektif dalam menetapkan Da’i Bachtiar sebagai calon tunggal Kepala Polri.

Ditanya tanggapannya soal keraguan yang dilontarkan sejumlah anggota DPR, Bimantoro mengatakan, itu urusan DPR. "Itu urusan mereka. Kami sudah mengajukan daftar, selanjutnya biarkan mekanisme di DPR bekerja," ujarnya.

Mengenai Da’i Bachtiar menjadi calon tunggal, Bimantoro mengatakan itu bisa saja. "Karena kan harus satu nama dari lima calon," katanya.

Mengenai usulan perlunya pejabat sementara Kepala Polri, Bimantoro menegaskan hal itu tidak diperlukan. "Proses (penentuan Kepala Polri) kan sedang berjalan di DPR," ujarnya.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan kembali pencalonan Da’i Bachtiar sebagai Kapolri. Da’i diduga memiliki track record kelam dalam penegakan hak asasi manusia dan kekerasan terhadap petani, tatkala menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

"Kami mengkhawatirkan sensitivitas pemerintah terhadap pencalonan Da’i. Kami juga meminta proses pemilihan harus mengajukan calon alternatif dan melibatkan partisipasi masyarakat," ujar Ketua Dewan engurus Kontras, Munir, di Jakarta, Rabu. (drm/sah)