Jakarta, Kompas
Ditengah kontroversi keberadaan dan penolakan TNI terhadap Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM), mantan anggota Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) 1998 meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM membentuk KPP. Kelompok yang menamakan diri Forum Peduli Cawang Berdarah (FPCB) ini menuding Komnas HAM diskriminatif karena tidak mengusut kematian empat temannya dalam peristiwa 13 November 1998 lalu.

"Komnas HAM diskriminatif karena tidak membentuk KPP HAM atas kematian teman-teman kami. Mereka juga pahlawan reformasi yang meninggal dunia karena ikut menjaga keamanan bersama militer sewaktu Sidang Istimewa MPR November 1998," ujar Mal Sangaji di hadapan anggota Komnas HAM Sugiri, Senin (25/2).

Sangaji mengungkapkan, empat temannya yang mati terbunuh adalah Budi Marasabesy, Iwan Nurlete, Mansur Ulu, dan Zulhan Letaluhu.

Koordinator Presidium Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ori Rahman mendukung dibentuknya KPP HAM Peristiwa Cawang seperti yang diminta FPCB. Dengan adanya KPP Cawang, berarti dapat diungkap pertanggungjawaban militer dan polisi yang mengikutsertakan masyarakat sipil dalam proses keamanan.

"Waktu itu militer dan polisi sudah tahu kehadiran Pamswakarsa tidak dikehendaki masyarakat. Namun, mereka dilibatkan juga. KPP Cawang akan meminta pertanggungjawaban militer dan polisi dalam proses pembiaran kejadian pembunuhan itu terjadi," kata Ori.

Sugiri yang menerima FPCB mengatakan, tidak benar Komnas HAM berlaku diskriminatif. Pasalnya, dalam peristiwa Cawang tersebut Komnas HAM belum menerima laporan yang komprehensif untuk membentuk sebuah KPP. Komnas, menurut dia, akan mempertimbangkan pembentukan KPP bila FPCB melengkapi laporan dengan kronologi peristiwa dan fakta sebagai bukti-bukti permulaan. (sah)