Jakarta, Kompas
Perusakan kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dikecam berbagai kalangan. Mereka mendesak agar Polri tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi harus mengungkap aktor utama di balik penyerangan itu.

Desakan itu diungkapkan beberapa organisasi nonpemerintah, seperti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Koalisi Perempuan Indonesia, PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, dan Pusat Informasi Advokasi Rakyat Kupang.

Di Jakarta, Menteri Pertahanan (Menhan) Matori Abdul Djalil menyesalkan penyerbuan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Kantor Kontras tersebut. "Semua orang boleh mengemukakan pendapat dan berkumpul, tetapi melakukan tindakan kekerasan merupakan tindakan melawan hukum dan itu sangat disesalkan," kata Menhan.

Sedang anggota Dewan Pendiri Kontras, Chotibul Umam Wiranu, yang juga anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak Polri untuk melacak orang yang menyusun skenario perusakan Kantor Kontras. Perusakan terjadi hari Rabu (13/3) sekitar pukul 13.30 oleh kelompok orang yang menamakan diri Solidariras Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Cawang Berdarah.

E Shobirin Nadj dari LP3ES mengecam serangan terhadap Kantor Kontras tersebut sebagai tindakan anti demokrasi yang kerap digunakan rezim Orde Baru. Ia mengimbau kekuatan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk terus mewaspadai gejala munculnya kekuatan otoritarianisme baru sehubungan dengan banyak tindakan kekerasan terhadap aktivis organisasi masyarakat sipil.

"Tindakan kekerasan tersebut adalah teror yang berusaha menghentikan dan menolak upaya penegakan HAM dan hukum, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keadilan dan demokrasi di Indonesia," kata Nursyahbani Katjasungkana (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia).
   
Harus dilindungi
Chotibul Umam Wiranu menyatakan, mengutuk keras para pelaku perusakan Kantor Kontras dan mengecam orang yang menskenariokan perusakan itu. Ia meminta kepolisian memberi perlindungan kepada para aktivis pelindung korban tindak kekerasan.

Anggota F-KB DPR itu meminta polisi mengungkap siapa pelaku kekerasan itu. Kalau bisa, diusut sampai tuntas siapa sebenarnya penyusun skenario perusakan itu. "Sebagai salah seorang pendiri Kontras, saya menyatakan kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas advokasi Kontras harus menempuh jalur hukum, tidak melakukan tindakan kekerasan, baik melalui teror terhadap aktivis Kontras maupun perusakan fisik dan penghancuran data-data investigasi
yang merupakan barang mahal bagi teman-teman di Kontras," tandas Chotibul.

Sedang Forum Eksponen ’98 dalam pernyataan sikap yang ditandatangani antara lain Faizal Assegaf (Koordinator Presidium) menilai Kontras telah membuat fitnah dan melakukan kebohongan publik terhadap Forum Eksponen ’98. Dalam beberapa pernyataannya, Kontras mengaitkan penyerangan itu dengan kedatangan dua aktivis yang menamakan diri Forum Eksponen 1998, yaitu Faizal Assegaf dan Abu Bakar Refra.

Dalam pernyataannya, Faizal Assegaf menilai tuduhan Kontras (Munir dan Ori Rahman) tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kami menuntut Kontras untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara tertulis di media massa cetak dan elektronik," tulis pernyataan Forum Eksponen 1998. (gun/bur/bdm)