Ambon, Kompas
Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku untuk mengungkap akar masalah konflik Maluku ditanggapi mendua oleh sejumlah tokoh di Maluku hari Jumat lalu. Di satu pihak, mereka menyambut gembira pembentukan tim tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Maluku guna menindaklanjuti hasil kesepakatan Malino II. Namun, di pihak lain, mereka meragukan kredibilitas dan reputasi anggota dan pemimpin tim investigasi untuk mengungkap penyebab konflik di Maluku secara independen dan transparan.

Namun, kekhawatiran yang hampir seragam dari para anggota delegasi Malino Aziz Fidmatan dan Jacky Manuputty, serta pengacara Malik Selang dan Tony Hatane yang tergabung dalam Komite Penegakan Kebenaran, Keadilan, dan Penghentian Kekerasan (KPK2PK) Maluku itu, hari Sabtu (15/6) ditepis Bambang W Soeharto yang menjadi Wakil Ketua Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku. Ketua tim, I Wayan Karya-yang juga Deputi VII Bidang Informasi, Komunikasi, Hubungan Masyarakat Kantor Menko Polkam-hingga Sabtu tak berhasil dihubungi sejak Keppres No 308 Tahun 2002 soal tim tersebut diedarkan pada wartawan hari Kamis.

Umumnya tanggapan dari Maluku lebih mempertanyakan kepemimpinan I Wayan Karya (Ketua) dan Bambang W Soeharto (Wakil Ketua) di dalam tim itu. Status I Wayan Karya sebagai staf ahli Menko Polkam dikhawatirkan akan mengganggu, ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Sedangkan penunjukan Bambang W Soeharto dipertanyakan, karena ia dianggap pernah gagal dalam memimpin Komite Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Maluku yang dibentuk Komnas HAM maupun kedekatannya dengan tokoh-tokoh militer.

Malik Selang mengemukakan, selama ini Bambang -yang juga Wakil Ketua Komnas HAM- tidak bisa berbuat apa pun untuk Maluku. Berbagai laporan pelanggaran HAM di Maluku yang pernah dilaporkan ke Komnas HAM tidak pernah ditindaklanjuti. "Kapasitas Bambang sangat diragukan. Demikian pula dilihat sepak terjangnya selama ini sebagai Wakil Ketua Komnas HAM," ujar Malik.

Aziz juga berkomentar serupa. "Saya juga meragukan kemampuan Bambang. Ia pernah terjun ke Ambon, tapi sampai kini masyarakat tidak tahu hasilnya. Semua yang dilaku-kan hanya lips service, tidak ada hasilnya," kata Aziz.

Senada dengan Malik, Tony dan Jacky mengemukakan, semestinya pemerintah menunjuk orang-orang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), atau para aktivis Baku Bae untuk bergabung dalam tim. Sekalipun demikian, Jacky dan Malik menyatakan kesediaannya untuk membantu memasok data kepada tim, meskipun ada keraguan temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti.

"Tim ini sepertinya dibentuk untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan masyarakat Maluku," kata Tony.

Sementara Jacky menyatakan, ia tidak terlalu berharap dengan tim tersebut, meski ia meminta agar tim yang dibentuk bekerja secara transparan dan mengumumkan temuannya kepada publik supaya masyarakat bisa menilai independensi tim investigasi tersebut. Pihaknya, kata Jacky, siap membantu memberikan data yang diperlukan. Keraguan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengungkap sumber penyebab kasus-kasus kekerasan di Maluku, lanjut Jacky, mendorong para pengacara dari dua komunitas untuk melakukan penyidikan.

Optimistis
Sebaliknya, Wakil Ketua Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku Bambang W Soeharto optimistis terhadap pembentukan tim tersebut. Pembentukan Tim Penyelidik Maluku tersebut merupakan perwujudan dari kesepakatan Malino II dan diharapkan akan dapat menuntaskan persoalan Maluku yang sampai kini masih berlarut-larut.

"Saya tidak tahu ditanggapi positif atau tidak. Saya sebenarnya juga tidak tahu ada Tim Penyelidik Maluku karena saya belum baca keppres-nya (keputusan presiden-Red). Senin nanti saya cek deh. Saya tidak tahu soal tanggapan yang tidak positif."

Bambang optimistis, apa pun yang diusahakan oleh pemerintah untuk penyelesaian konflik Maluku adalah hal yang baik. "Dari hasil kesepakatan Malino itu kan mereka meminta dibentuk tim penyelidik, sekarang dibentuk. Tapi saya tidak tahu bentuknya bagaimana?" kata Bambang.

Disinggung mengenai kesiapannya sebagai Wakil Ketua Tim penyelidik Maluku, Bambang W Soeharto mengatakan bahwa apa pun yang harus dilakukannya untuk negara, ia selalu siap. "Untuk negara saya akan all out, saya akan melakukan tugas dengan baik. Cuma kalau komentar bagaimana nantinya, saya belum bisa memberikan komentar karena saya belum membaca Keppres-nya, tanggapan yang lain belum ada. Besok Senin sajalah," ujar Bambang. Hari Senin (17/6) di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menurut Bambang W Soeharto, akan ada pertemuan Tim Penyelidik Maluku.

Terhadap persoalan Maluku yang selama empat tahun ini belum juga selesai, kata Bambang W Soeharto, dengan adanya perjanjian Malino, pemulihan harus dilakukan secara keseluruhan, pemulihan yang total. Bukan saja pemulihan keamanan, tetapi  juga pemulihan ekonomi dan sosial. Ia optimistis jika Kesepakatan Malino II diikuti dengan upaya maksimal dan didukung oleh masyarakat Maluku, maka pemulihan akan cepat terjadi.

"Kalau persoalan keamanan selesai dan ekonomi tidak diperhatikan, maka nanti akan muncul pengangguran, maka akan ribut lagi. Saya optimis terhadap tim penyelidik tersebut," katanya. (WIS/LOK)