Belajarlah dari sejarah, kegigihan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda dan beroprasinya DOM harusnya menjadi pelajaran yang cukup bagi siapapun baik rakyat maupun elit politik. DOM yang beroprasi selama 10 tahun hasilnya adalah kerugian besar, baik kerugian yang dialami rakyat Aceh karena menjadi korban keganasan operasi militer maupun kerugian secara nasional karena eperasi militer hanya memperkuat keinginan kolektif rakyat aceh untuk menentukan nasib sendiri, yang semakin mendelegitimasi cita-cita Negara bangsa.

Menurut catatan Amnesty Internasional selama DOM dari tahun 1989 sapai 1992 kira-kira 2000 orang dibunuh Dallam operasi milieter di Aceh, membawa pengaruh buruk bagi 12.000-15.000 orang Aceh, diantaranya termasuk yatim piatu, janda dan perempuan yang menagalami pemerkosaan dan kekerasan seksual oleh militer.

Sejak awal kemunculan GAM harusnya menjadi pijakan instrospeksi dari cita-cita pembentukan Negara Bangsa RI, kehadiran GAM harus dilihat sebagai sebuah protes terbuka dari rakyat ACEH pada ORDE BARU saat itu atas pergeseran cita-cita Nasional yang pembangunannya mengabdikan diri pada kapitalisme dengan menjual semua sumber daya Alam yang dimiliki oleh masyarakat Aceh untuk kepentingan Negara-negara imperilisme. Yang kaya akhirnya adalah Exon Mobil dan perusahaan asing lainnya di Aceh, sementara masyarakat kebagian kemisknan, penyakit dan bau busuk dari limbah industri-industri imperilisme tersebut. Yang salah dari Orde Baru adalah menjawab protes atas ketidak adilan yang diderita rakyat Aceh dijawab dengan operasi militer yang dipahami oleh masyarakat sebagai penjajahan karena menjadikan mereka sebagai korban.

Operasi milieter lerwat DOMlah yang menguatkan terbentuknya keinginan menjadi bangsa sendiri yang merdeka oleh rakyat Aceh, sehingga hasil DOM adalah 2 juta orang rakyat Aceh menuntut Referendum dan GAM justru semakin mendapat simpati yang meluas dari rakyat Aceh sementara TNI dilihat sebaga kekuatan penjajah.

Apakah kesalahan yang sama akan kita lakukan? Kenapa kita tidak bertanya sebelum mencari solusi dari konflik Aceh, kenapa keinginan merdeka sekarang bukan lagi menjadi keinginan GAM tetapi telah menjadi keinginan sebagian besar masyarakat di Aceh? sangat bertentangn dengan pergorbanan rakyat aceh dengan sukarela terlibat dalam konsolidasi nasional pembentukan RI .

Sejarah selanjutnya persatuan terus didesakan dengan paksaan tanpa ada harapan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh karena pemerintahan Megawati sama karakternya dengan Orde Baru, operasi militer terus berlanjut dengan berbagai legitimasi payung hukum dalam bentuk impres yang tiap tahun berganti nomornya, pernah jalan dialog dan damai ditempuh untuk pnyelesaian konflik, pada tahun 2000 lewat jedah kemanusiaan, akan tetapi itu dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah RI.

Paskah DOM tidak ada tindakan kongkrit dari pemerintahan baru yang lahir setelah Soeharto yang mampu meyakinkan rakyat ACeh bahwa mempertahankan NKRI ada jaminan masa depan yang lebih damai, sejahtera, dan demokratis. Dengan terlebih dahulu memberi rasa aman dan damai, dengan memberi keadilan pada rakyat Aceh dengan mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah membunuh dan memperkosa rakyat Aceh dan memberi ruang demokrasi sebagai jaminan partisipasi masyarakat sipil terlibat dalam penyelesaian konflik. Yang menurut kami inilah solusi terbaik mempertahankan NKRI.

Dari kenyataan tersebut sudah terlihat bahwa penyelesaian konflik Aceh selalu dipkasakan dengan cara-cara militer, terjadinya kesepkatan damai yang popular disebut COHA (the cessation of hostilities agritmen) pada tanggal 9 desember 2002 sebanrnya bukanlah pilihan sadar dan ikhlas tapi lebih disebabkan kekalahan politik militer, karena setelah itu selalu ada saja usaha provokasi untuk menggagalkan kesepakatan damai tersebut dengan berbagai skenario dan alasan yang dibuat-buat, dari mulai komentar petinggi TNI yang melontarkan ucapan yang berabau pemusuhan dan ancaman ditengah kesepakatan damai sampai rekayasa memobilisir rakyat sipil untuk menolak JSC, menolak penarikan pasukan TNI bahkan menolak perdamain

Sehingga saat ini perdamaian benar-banar terancam baik akibat pelanggaran yang dilakukan oleh TNI maupun GAM, kedua bela pihak dengan alasan untuk melindungi masyarakat Aceh, tapi dalam prakteknya justru mengorbankan rakyat Aceh dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran kekerasan yang merupakan bentuk dari pelampiasan kemarahan TNI terhadap GAM, maupun menjai sasaran pemeresan oleh GAM. Rakyat sipil yang seharusnya pemegang kedaulatan, dalam realitas konflik selalu jadi tameng, legitimasi dan korban kepentingan politik TNI dan GAM. Sehingga tidak bisa lagi otoritas penyelesaian konflik yang selalu mengorbankan rakyat diserahkan pada TNI dan GAM akan tetapi Penyelesaian konflik Aceh sudah seharusnya ditentukan oleh seluruh partisipasi masyarakat sipil di Aceh, jika ingin menghasilakan penyelesaian konflik yang objektif, demokratis dan berkedilan.

Kami Seluruh kekuatan demokratik yang beroposisi harus menyadari kesalahan sejarah yang terus dilakukan oleh bangsa ini karena penghianatan elit politiknya pada kehendak rakyat banyak termasuk rakyat Aceh, bagi kami rakyatlah yang harus sadar dan harus melakukan perlawanan dengan membangun organisasi dan bersatu membentuk pemerintahannya sendiri, elit politik tidak bisa lagi dharapkan, bahkan mereka telah menjadi legitimator setiap usaha bangkitnya militerisme

Untuk itu Persatuan Oposisi Untuk Solidaritas rakyat Aceh menyatakan sikap dan menyerukan :

Menolak Operasi Militer Megawati Hamzah di Aceh.
Kembalikan perdamaian di Aceh dengan mendesak TNI dan GAM padar perundingan dalam forum joint counsil untuk melaksanakan kemabli Tahap-tahap yang telah disepakati dalam COHA.
Kembalikan penyelesian masa depan Aceh kepada seluruh rakyat Aceh.
Kami menyadari bahwa pemerintahan Megawati- Hamzah dalam prakteknya hanya menjadi boneka imperilisme dan milieterisme, yang selama ini penyebab krisis ekonomi dan politik yang diaalami seluruh rakyat Indonesia termasuk yang di Aceh .Maka tidak mungkin akan didapat kesejateraan dan demokrasi oleh rakyat Indonesia termasuk penyelesaian konflik di Aceh dengan cara-cara damai, beradab dan tidak berdarah dibawah pemerintahan Megawati Hamzah. Untuk itu Kami menuntut pergantian pemerintahan Megawati Hmzah digantikan dengan pemerintahan baru dari persatuan gerakan rakyat.
menyerukan pada seluruh rakyat untuk melakukan aksi perlawanan terhadap rencana operasi militer di Aceh dan Mengundang pada seluruh rakyat Untuk terlibat pada Aksi Penolakan Operasi miter pada tanggal 25 April 2003.
Demikian pernyataan dan seruan politik kami untuk disebar luaskan pada seluruh rakyat.

Jakarta, 22 april 2003