Jakarta, Kompas
    Aksi militer terhadap separatis Gerakan Aceh Merdeka di Nanggroe
Aceh Darussalam seharusnya dibarengi ajakan untuk berunding kembali.
Sebab, jika aksi militer dilakukan terus, korban rakyat sipil yang
jatuh akan makin besar. Operasi militer bisa saja ditujukan untuk
membunuh semua anggota GAM dan menghancurkan struktur gerakan itu.
Namun jika itu dilakukan, tujuan merebut hati rakyat Aceh akan makin
sulit dicapai.
    Ajakan agar pemerintah berunding lagi itu muncul dari pengamat
asing, Prof Martin van Bruinessen, di Jakarta, Kamis.
    "Kelihatannya tentara tidak mempunyai strategi yang jelas tentang
apa yang ingin dicapai di Aceh. Sejauh pengamatan saya, mereka
mencari anggota GAM, tetapi tidak ada upaya untuk membangun sesuatu
yang positif, misalnya forum untuk berunding," kata Martin van
Bruinessen kepada Kompas seusai berbicara dalam diskusi tentang
konflik dan kekerasan di Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kamis (28/8).
    Bruinessen adalah staf pengajar Universitas Utrecht, Belanda,
yang banyak melakukan riset tentang Indonesia, terutama tentang
komunitas dan organisasi Islam. Sejumlah bukunya diterjemahkan dalam
Bahasa Indonesia, di antaranya Rakyat Kecil, Islam, dan Politik
(1998); Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam
di Indonesia (1995); dan NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian
Wacana Baru (1994).
    Menurut Bruinessen, TNI harus lebih berhati-hati agar tidak
menambah banyak korban rakyat sipil akibat aksi militer atas GAM.
Jika sipil tetap menjadi korban, rakyat Aceh akan semakin membenci
Indonesia.
    "Jadi, apa tujuan aksi militer yang masih berlangsung sampai
sekarang? Apakah untuk membunuh semua orang GAM? Apakah itu mungkin
dilakukan tanpa membunuh rakyat sipil? Mungkin struktur militer GAM
dapat dihancurkan, namun kalau hati rakyat Aceh dijauhkan sulit
sekali mempertahankan wilayah Aceh sebagai bagian dari NKRI," tutur
Bruinessen.
   
Solidaritas
    Bruinessen mengingatkan, masyarakat Aceh sekarang cenderung
berorientasi ke dalam karena mereka merasa tidak dipedulikan
masyarakat dari wilayah lain NKRI. Menurut dia, jika kondisi ini
terus berlangsung akan semakin menjauhkan rakyat Aceh dari NKRI.
    "Aceh membutuhkan perhatian orang luar terhadap apa yang terjadi
selama ini di sana. Masalah Aceh harus senantiasa menjadi topik
diskusi pada berbagai forum. Para wakil rakyat dan elite pengambil
keputusan di negeri ini harus disadarkan mengenai apa yang dialami
rakyat Aceh," ungkapnya.
    Bruinessen juga mengemukakan pentingnya dukungan dari berbagai
daerah lain terhadap rakyat Aceh. Hal itu antara lain dapat
ditunjukkan secara nyata, misalnya memberi bantuan kemanusiaan.
"Orang-orang Indonesia dari wilayah lainnya harus menunjukkan
solidaritas kepada rakyat Aceh," ujarnya.
    Selain itu, kata Bruinessen, pelanggaran hak asasi manusia selama
masa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh tidak boleh
diabaikan. Pelaku pelanggaran HAM masa lalu di Aceh perlu diadili
sehingga dapat ditunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan
bahwa orang Aceh punya hak sama dengan orang lain yang tidak boleh
dirampas oleh siapa pun. (LAM)