Jakarta, Kompas – Untuk mengupayakan pembebasan juru kamera RCTI Fery Santoro dan sandera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lain, tim negosiasi pemerintah bertolak ke Aceh, Selasa (6/1). Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) juga akan dilibatkan sebagai fasilitator.

Demikian Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan dengan Ketua PMI Mar�ie Muhammad di Jakarta, Senin (5/12) sore.

Pertemuan menetapkan negosiasi untuk pembebasan sandera akan segera ditingkatkan dan Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi akan memimpin
delegasi pemerintah disertai oleh dua pejabat senior dari Mabes Polri dan TNI, dan pejabat senior PMI untuk langsung berunding dengan GAM dan difasilitasi PMI dan ICRC.

Negosiasi akan dilakukan secepatnya. Diharapkan GAM mendengar imbauan semua pihak agar segera membebaskan para sandera. Tentu saja ada prosedur, mekanisme, dan teknik yang harus dilakukan di lapangan agar pembebasan berlangsung aman, tanpa ekses.

“Kita ingin proses pembebasan wartawan William Nessen yang dulu juga dilakukan GAM, itu juga diberlakukan untuk Fery Santoro dan sandera lainnya, supaya sandera selamat. Pimpinan PMI Mar�ie Muhammad segera
berkomunikasi dengan ICRC untuk memahami perannya. Kedua lembaga tidak menjalankan fungsi sebagai mediator atau bertugas membebaskan sandera, tapi sebagai fasilitator,” kata Yudhoyono.

Soal tuntutan GAM agar diberi dua hari jeda baku tembak, Yudhoyono menyatakan tidak sepatutnya GAM mematok jeda waktu tempur. “Lupakan dulu hari-hari itu, apakah satu hari versus dua hari. Tetapi secara teknik, mekanisme dan tata cara pembebasan sandera itu pun dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang penting jangan sampai GAM melakukan sesuatu yang kira-kira bisa merugikan keseluruhan operasi terpadu di Aceh,” tutur Yudhoyono.

Ia menambahkan, aspek kemanusiaan sangat penting dan pembebasan sandera mutlak diupayakan, namun tentunya ada norma-norma yang disepakati. Jangan sampai ini digunakan GAM untuk melakukan langkah-langkah yang merugikan TNI dan pemerintah.

Ditanya apakah upaya melibatkan ICRC merupakan permintaan GAM? Yudhoyono menjawab, “Kita tidak terpaku GAM minta ini itu, tapi dengan jernih kita sendiri memikirkan bagaimana upaya terbaik untuk membebaskan Fery Santoro dan sandera lainnya. Jangan publik dibawa untuk mendikotomikan peran satu dan lainnya.

Mengenai Fery Santoro yang meminta supaya jangan diperiksa oleh pihak manapun setelah bebas, Yudhoyono mengatakan, ” Jangan kita berpikir yang jauh. Bebaskan dulu Fery Santoro,” katanya.

Harus diselamatkan

Ketua PMI Mar�ie Muhammad mengatakan, bagi PMI siapa pun harus diselamatkan secepatnya dan tidak boleh ada penyanderaan atau penahanan terhadap sipil yang tidak terlibat konflik, karena itu bertentangan dengan Konvensi Geneva. “Dan ICRC sudah lama beroperasi di Aceh. Sesuai dengan mandatnya karena Aceh daerah konflik. Itu sebabnya ICRC diminta bantuannya sesuai dengan Konvensi Geneva dan Pemerintah Indonesia menerima dengan baik beroperasinya ICRC di Aceh,” ujarnya.

Soal pengaturan teknis nantinya, kata Mar�ie, PMI dan ICRC akan beroperasi bersama sebagai partner. Tidak ada yang di atas atau di bawah. Mar�ie juga mengingatkan PMI memberikan fasilitasi kepada yang masih disandera, siapa saja.

Namun, harus diingat PMI pun menghendaki agar ada jaminan keamanan. Kita harus percaya pada aparat keamanan, bahwa mereka menjamin keselamatan sukarelawan PMI yang akan bekerja. “Yang jelas PMI tidak bernegosiasi. Yang akan melakukan negosiasi adalah pemerintah,” kata Mar�ie .

Sementara itu, beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan Terhadap wartawan, Senin (5/1) malam mengeluarkan pernyataan pers, meminta agar pembebasan Ferry dan warga sipil lain dilakukan secara damai tanpa syarat. TNI dan GAM juga diminta menghormati tugas-tugas jurnalistik di Aceh dan menghindari penyanderaan atau kekerasan terhadap wartawan dan masyarakat sipil.

Koalisi yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), PWI Reformasi, Kontras, Media Watch and Consumer Center (MWCC), dan South East Asian Press Alliance, itu juga meminta menuntut pemerintah segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus tewasnya reporter RCTI Ersa Siregar dan kekerasan lain atas wartawan selama darurat militer di Aceh.�(LOK/INU)