Jakarta, Kompas – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mewakili Suciwati, istri almarhum Munir, berangkat ke Belanda, Rabu (17/11). Usman bersama empat petugas kepolisian dari Bagian Reskrim Mabes Polri, dokter forensik Budi Sampurna, dan ahli toksikologi dari Universitas Indonesia akan mengambil hasil otopsi Pemerintah Belanda terhadap jenazah aktivis HAM, Munir.

Hal ini disampaikan Usman di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (17/11). Usman mengatakan, keberangkatan ke Belanda ini dilakukan untuk membicarakan hasil otopsi dengan Netherlands Forensik Institute dan mengambil dokumen otentik otopsi dan visum et repertum. Sebab yang diterima Indonesia baru berupa salinan dan analisa toksikologi, bukan hasil visum et repertum. Menurut Usman, rencananya rombongan berangkat Rabu sore dan akan kembali ke tanah air 22 November 2004.

Usman mengatakan, pihak keluarga dan teman-teman Munir yakin kematian Munir tidak wajar, meski mereka masih belum mengetahui motivasi dibalik pembunuhan Munir ini.

"Munir tidak pernah bercerita tentang teror yang diterimanya. Di bulan-bulan terakhir, Munir aktif mengkritisi RUU TNI, RUU Intelijen Negara, dan putusan pengadilan yang membebaskan pelaku kasus Tanjung Priok," katanya.

Ditanya soal rencana kepolisian melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Munir, Usman mengkhawatirkan jika hasil otopsi ulang berbeda atau bertolak belakang dengan otopsi yang dilakukan Belanda.

Diakui, keluarga Munir dalam posisi dilematis. Jika menolak pembongkaran kuburan Munir untuk otopsi ulang, dikhawatirkan penolakan itu akan digunakan sebagai alasan kepolisian untuk tidak menyelidiki kematian Munir yang diduga diracun arsenik. "Namun kalau keluarga mengizinkan otopsi ulang, kami khawatir hasilnya akan bertolak belakang dengan hasil otopsi di Belanda yang dilakukan justru pada saat kondisi jenazah Munir masih bagus," jelas Usman.

Usman melanjutkan, pihak keluarga menginginkan kepolisian menggunakan hasil otopsi Belanda ini sebagai bukti permulaan untuk membentuk tim penyelidik. Kematian Munir yang tidak wajar bisa menjadi awal dari tindakan lebih lanjut, seperti meminta keterangan dari orang-orang yang pada detik-detik terakhir berada di sekitar Munir, seperti crew Garuda Jakarta-Singapura maupun Singapura-Belanda dan para penumpang.

Desakan itu juga diungkap Usman dan keluarga Munir dalam jumpa pers sebelumnya, Jumat lalu (12/11) di Jakarta. Pihak keluarga Munir mendesak pemerintah melibatkan berbagai pihak sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) dalam proses penyelidikan kematian Munir.

Hadir dalam acara itu praktisi hukum Todung Mulya Lubis, Direktur Program Rachland S Nashidik, dan budayawan Romo Sandyawan. "Kami mendukung pengusutan tuntas atas kematian suami saya. Kami juga menuntut pemerintah menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga, dalam hal ini saya sebagai istrinya," ujar Suciwati.

Sementara itu Mulya Lubis meminta proses penyelidikan dan penyidikan melibatkan berbagai unsur karena khawatir kasus seperti ini tidak bisa diungkapkan jika akses informasi bagi publik tidak terbuka. "Apalagi kalau kejadian ini merupakan pembunuhan bersifat politis (political assassination), hal serupa bisa saja terjadi pada siapapun yang kritis kepada pemerintah," ujarnya.

Sayangkan pemerintah

Suciwati, Kontras, Imparsial, maupun Mulya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak langsung menyerahkan hasil laporan itu kepada pihak keluarga. "Kalau Munir seorang pejabat publik, mungkin kami bisa memahami jika hasil autopsinya diserahkan ke pemerintah. Hasil otopsi Minur mestinya menjadi milik keluarga. Segala bentuk tata krama diplomatik internasional tidak boleh sampai menghilangkan hak keluarga," tambah Mulya.

Mulya juga menyesalkan pihak Deplu yang malah memberikan informasi terkait hasil autopsi itu justru kepada media massa asing, sementara keluarga Munir informasi harus menunggu proses birokrasi panjang untuk mendapatkannya.

Rohaniwan Sandyawan Sumardi berharap pemerintahan Presiden Yudhoyono mampu menyelesaikan kasus kematian Munir. "Ini penting, karena ancaman dan teror terhadap pejuang hak asasi manusia, memang sering terjadi. Kekerasan politik sudah menjadi seperti mesin dalam rezim kekuasaan di Indonesia," ujarnya

Sementara itu Direktur Informasi dan Media Departemen Luar Negeri Lutfi Rauf, Senin lalu (15/11) membantah adanya pejabat Deplu yang memberikan hasil autopsi kepada wartawan atau media massa. "Kalau ada yang menyatakan bahwa pejabat Deplu memberitahukan hasil autopsi itu ke wartawan, maka itu merupakan kebohongan belaka," ujar Lutfi.

Diakui pada 11 November Duta Besar Belanda menyerahkan nota diplomatik dan foto copy hasil autopsi Munir serta terjemahannya kepada pemerintah melalui Dirjen Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri. Ketika penyerahan itu, pihak Belanda menyatakansetelah laporan diserahkan, maka tindak lanjutnya merupakan tanggung jawab Indoensia. Pihak Belanda juga mengharap laporan itu disampaikan kepada keluarga Munir secepatnya.

Namun, kata Lutfi, mengingat permintaan pihak Belanda itu menyangkut masalah hukum teknis, maka laporan itu hanya dapat diproses oleh pejabat berwenang, yaitu Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.

"Hanya karena keadaan semata, maka terdapat kesenjangan waktu antara penerimaan dokumen oleh Deplu dengan penyerahan kepada pihak yang berwenang," ujar Lutfi.

Namun,selama kesenjangan waktu itu, Lutfi menegaskan, tidak ada satu wartawan pun yang menghubungi atau dihubungi pejabat Deplu yang menerima hasil autopsi.

Hanya dua orang yang menghubungi Deplu, yaitu Ibu Suciwati Munir dan Todung Mulya Lubis untuk meminta laporan otopsi. Pihak Deplu ketika itu, meminta waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai aturan dan berjanji menghubungi Suciwati, setelah tugasnya selesai. "Janji itu ditepati setelah Deplu bertemu Polri," kata Lutfi.

Siaran pers itu dikeluarkan menanggapi pernyataan pengacara Adnan Buyung Nasution yang mengaku menerima informasi dari Radio Hilversum Belanda, bahwa hasil autopsi Munir sudah disampaikan pejabat Deplu ke wartawan, sebelum disampaikan ke polisi maupun keluarga Munir..(DWA/VIN)