Siaran Pers

No : 15/SP-KontraS/1V/2005

Kritik DPR atas Perundingan Aceh di Helsinki

KontraS Mengajak Semua Pihak Dukung Penyelesaian Damai

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik hasil-hasil sementara yang dicapai perundingan Helsinki dan mendukung perundingan selanjutnya. Kelanjutan perundingan berikut dapat terus menjaga semangat perdamaian dalam menyelesaikan konflik Aceh dan membangun kembali Aceh paska tsunami.

Kami menyayangkan sikap anggota DPR yang mengkritik perundingan Helsinki dengan pernyataan-pernyataan, antara lain; 1) menyatakan "pertemuan tersebut (Helsinki) membahayakan integritas bangsa"; 2) menyatakan "menghargai tapi meminta Panglima TNI untuk tidak tunduk pada pemerintah sipil"; 3) ada pula yang menyatakan pemerintah cukup mengefektifkan operasi tepadu. (Kompas, 19 April 2005)

Adalah hal yang aneh jika perundingan dinilai bahayakan integritas bangsa. Perundingan Helsinki adalah bagian dari upaya menjaga integritas bangsa, menyelesaikan masalah lewat cara dialog yang bermartabat. Bukan cara perang yang terus korbankan rakyat sipil.

Pernyataan yang meminta Panglima TNI tidak tunduk pada pemerintah, bisa mengarah pada pembangkangan militer terhadap otoritas sipil. Bukan saja terhadap Pemerintah, tetapi juga DPR sendiri.

Adalah tanda tanya besar Dewan meminta Pemerintah cukup menyelesaikan Aceh lewat Operasi Terpadu. KontraS justru bertanya apakah selama ini DPR melakukan evaluasi yang efektif atas pelaksanaan operasi terpadu. Baik dari segi efisiensi anggaran, maupun segi efektifitas pengerahan pasukan, pemulihan pemerintahan dan penegakan hukum.

KontraS mengajak DPR mendukung cara dialog dalam menyelesaikan konflik Aceh. Sikap DPR terhadap penyelesaian Aceh sebaiknya diputuskan secara kelembagaan. Jangan sampai pernyataan anggota DPR diatas, adalah sikap pribadi masing-masing, dan tidak mempresentasikan kepentingan rakyat Aceh secara langsung.

Jakarta, 19 April 2005

Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid

Koordinator

Lampiran

Rekapitulasi Tabel Kekerasan Aceh Pasca Tsunami Periode 26 Desember 2004 s/d Maret 2005

Jenis Pelanggaran

Korban Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas Pelaku