Siaran Pers

Nomor: 21 /SP-KontraS/VIII/O5

Penembakan Misterius di Poso, Bukti Lemahnya

Aparat Keamanan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam
penembakan yang terjadi terhadap dua warga sipil di Poso Budiyanto (3/8) dan Sarlito
(4/8), keduanya warga Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Peristiwa tersebut terjadi hanya
dalam kurun waktu delapan jam. Penembakan kedua terjadi kurang lebih 100 meter dari
penembakan pertama. Peristiwa penembakan misterius ini terjadi dalam jarak 500 m dari
Polres Poso.

Penembakan Misterius/Petrus ini adalah peristiwa pertama sejak operasi Sintuwu Maroso
VII di perpanjang pada Juli lalu. Namun Petrus ini adalah tindak kejahatan yang berulang
sejak konf1ik Poso hingga saat ini. Setidaknya dalam catatan KontraS telah terjadi Petrus
sebanyak 26 peristiwa (26 korban), sejak tahun 2003 sampai dengan peristiwa yang
terakhir. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara operasi
Sintuwu Maroso dengan pengakhiran tindak kekerasan disana. Padahal Poso adalah
wilayah yang tidak begitu luas dibandingkan daerah konf1ik lain. Tidak pernah
terungkapnya secara jelas pelaku dan motif dari Petrus maupun pengeboman selama ini
dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelejen selama
ini dalam menjalan operasi Sintuwu Maroso. Fakta ini tentu akan semakin merendahkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri.
KontraS menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan upaya serius dalam pengakhiran
kekerasan di Poso. Pemerintah masih mengandalkan pola lama yang hanya menitik
beratkan penyelesaian dengan model pengerahan pasukan dan perpanjangan operasi.
Namun Negara tidak pernah secara sungguh..gungguh melakukan evaluasi terhadap
efektifitas dari kebijakan ltu serta memastikan tidak adanya keterlibatan aparat dilapangan
yang malah memperkeruh keadaan.

Oleh karena itu KontraS mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja aparat keamanannya termasuk intelejen dilapangan. Pemerintah juga harus jujur
mengevaluasi efektifitas dari pelaksanaan operasi Sintuwu Maroso selama ini yang
menunjukan tidak perubahan situasi keamanan. Selain segala tindak pelanggaran serta
penyimpangan yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat harus
diselesaikan secara hukum. Pemerintah dan Komnas HAM juga harus pro aktif untuk
melakukan penyelidikan atas kasus.kasus kekerasan yang selama ini terjadi di Poso dan
menghukum dalang dibalik segala tindak kekerasan ini.

Demikian.

Jakarta 4 Agustus 2005

lampiran