PRESS RELEASE
No. 9/SP-Kontras/II/2006
Tentang
SELEBARAN GELAP UNTUK USIR JAMAAH AHMADIYAH DI BULUKUMBA 

KontraS meminta Pemerintah khususnya Kepolisian RI untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Bulukumba pada hari Jumat, tenggal 17 Februari 2006, sehubungan beredarnya selebaran gelap atas nama Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba.

Desakan ini kami sampaikan karena situasi dan kondisi yang berkembang di Bulukumba beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh adanya selebaran yang mengatasnamakan “Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba” berupa “undangan pengusiran” terhadap kelompok warga yang dinilai sebagai aliran sesat (Lampiran).

Selebaran yang beredar ini ditujukan kepada “Ormas Islam, Organisasi Kemahasiswaan, Pengurus Mesjid dan Remaja Mesjid serta tokoh Agama Islam se-Kabupaten Bulukumba” untuk berpartisipasi dalam aksi pengusiran Jemaat Ahamdiyah (ajaran sesat), setelah sholat Jumat, 17 Februari 2006.

KontraS mendesak pemerintah untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang bagi cara-cara kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Perlindungan hukum dan jaminan keamanan merupakan tanggung jawab konstitusional dan kewajiban hukum negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

Kami memperkirakan, jika masalah ini terjadi dan dibiarkan, maka akan kembali terjadi aksi kekerasan terhadap warga Jamaah Ahmadyah di Lombok, Bogor, Cianjur dan wilayah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dini yang efektif. Pemerintah perlu menegaskan larangan atas upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menghasut dan mengajak masyarakat lainnya melakukan tindakan pengusiran paksa atau kekerasan apapun terhadap jemaah Ahmadiyah Bulukumba Sulawesi Selatan.

Larangan ini perlu ditegaskan karena pengusiran apalagi kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

Jakarta, 16 Februari 2006

Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator