Pembunuhan Munir: Pemerintah Dinilai Tak Wujudkan Komitmennya

Jakarta, Kompas
Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak kunjung bersikap konsisten untuk mewujudkan pernyataan serta komitmennya sendiri untuk serius mengungkap kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

Hal itu disampaikan mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir, Rachland Nashidik, dalam jumpa pers Komite Solidaritas untuk Munir, Senin (20/3).

Menurut Rachland, komitmen yang disampaikan Presiden Yudhoyono beberapa waktu sebelumnya hanya akan menjadi retorika kosong jika tidak segera dijabarkan dalam bentuk kebijakan yang bersifat konkret.

"Apa yang kami maksud dengan kebijakan konkret, misalnya segera membenahi dan mereformasi tubuh kepolisian (Polri) serta Badan Intelijen Negara (BIN). Jika tidak, bagaimana pemerintah bisa yakin alat yang dia pakai memang benar-benar bisa digunakan untuk mengungkap kasus itu," ujar Rachland.

Dengan begitu, ujar Rachland menambahkan, komitmen Presiden harus bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang memang mendukung proses pengungkapan kasus kematian Munir itu.

Kemajuan polisi
Dalam kesempatan sama, Koordinator Kontras Usman Hamid mempertanyakan kemajuan yang dicapai Polri menyusul vonis 14 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto tiga bulan lalu.

Selain itu, Usman juga mempertanyakan sikap kepolisian yang tak kunjung menindaklanjuti pemeriksaan sejumlah nama yang disebut-sebut, baik dalam pokok putusan majelis hakim maupun berita acara pemeriksaan, yang diperkirakan punya kaitan atau terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir.(DWA)