Poso: Koopskam Harus Dievaluasi

Jakarta, Kompas
Pemerintah didesak untuk mengevaluasi kinerja Komando Operasi Keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Desakan itu disampaikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Komnas Perempuan, Kontras, PBHI, HRWG, PBHI, Praxis, dan LPSHAM, Rabu (7/6) di Jakarta.

Mereka menilai kinerja Koopskam di Poso dalam enam bulan terakhir belum memberikan kemajuan konkret, terutama dalam usaha mengungkap otak kerusuhan di Poso.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, evaluasi oleh pemerintah atas kinerja Koopskam sangat penting untuk mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi, sekaligus mengumumkan hasil kerja Koopskam kepada masyarakat.

Lebih jauh Usman mengatakan, evaluasi itu juga diarahkan untuk melihat efektif atau tidaknya kinerja Koopskam. "Jika tidak, apa kelanjutannya. Tetapi kami tidak berbicara tentang pembubaran. Setidaknya, ada yang dapat dijelaskan oleh Koopskam atas kerja mereka selama ini. Mungkin saja mereka menemukan atau mempunyai informasi- informasi penting tetapitidak dapat diungkapkan karena terbentur ‘tembok’ yang ada," ungkap Usman.

Ia menyebutkan dalam enam bulan terakhir telah terjadi 21 kekerasan yang mengakibatkan tiga warga menjadi korban. Tingkat kepercayaan rakyat pada aparat, terutama kepada Detasemen Khusus 88, menurun akibat berbagai peristiwa salah tangkap.

Kekeliruan itu mengindikasikan kurangnya koordinasi jaringan keamanan dan intelijen di Poso. Selain itu, banyak beredar selebaran gelap yang membuat warga makin resah.(JOS)