Jakarta – Penyelesaian kasus Munir hingga saat ini masih berlarut-larut. Presiden SBY diminta untuk membuka diri dengan PBB dalam menuntaskan kasus ini. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mengundang utusan khusus PBB.

"Mengapa Indonesia tidak bersedia membuka diri terhadap bantuan mana pun yang kredibel seperti PBB dalam mengungkap kasus munir?" tanya Executive Director Imparsial Rachland Nashidik usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2006).

Menurut Rachland, utusan khusus PBB yang ingin menuntaskan kasus Munir itu akan mau membantu bila diundang pemerintah Indonesia. Tapi, hingga sekarang utusan khusus PBB itu belum menerima undangan.

Padahal, sambung Rachland, bila diundang dan melakukan pertemuan dengan Presiden, utusan khusus PBB itu dapat menentukan dalam penuntasan kasus munir.

Namun, Rachland menerangkan hingga hari ini presiden mengatakan semua masalah Munir diserahkan kembali kepada Kapolri, dan Kapolri menyerahkan kepada Kabareskrim.

"Di sini kita mesti hati-hati melihat apakah ini perbuatan pendelegasian wewenang atau cara untuk melebur tanggung jawab? Itu yang harus kita periksa," tandas dia.

Meskipun tidak menggandeng PBB, kata Rachland, namun langkah Indonesia untuk menggandeng FBI dalam menuntaskan kasus Munir merupakan langkah yang maju. (nik/asy)