Iqbal Fadil – detikcom

Jakarta – Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai isu dewan revolusi hanya sebagai bagian manuver para purnawirawan TNI untuk menunjukkan eksistensi mereka.

"Ini kan semacam post power syndrom. Mereka merasa masih menjadi bagian dari penentu bangsa ini," kata Kepala Biro Litbang Kontras Edwin Partogi dalam keterangan persnya di Kantor Kontras Jalan Borobodur, Jakarta, Kamis (18/1/2006).

Dia juga menilai, munculnya para purnawirawan itu karena mentalitas dwi fungsi ABRI yang masih melekat kuat pada diri mereka. "Militer itu merasa sebagai kelas sosial yang mengklaim paling setia terhadap bangsa ini," tegasnya.

Edwin mengatakan, tokoh-tokoh militer yang akan muncul dan mengembangkan seperti akan lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. Selain Try Sutrisno, Wiranto dan Tyasno Sudarto, dia melihat sosok Hendropriyono dan Ryamizard Ryacudu akan muncul, terutama menjelang Pemilu 2009.

"Hendropriyono tengah menyiapkan partai, Ryamizard telah bergabung dengan PDIP. Lihat saja nanti," ungkapnya.

Soal reaksi Presiden SBY, Edwin menyatakan, SBY terkesan panik dan menunjukan sifat feodalnya. "Pemerintah terlalu cepat merespons melalui pertemuan itu," tuturnya.

Pemerintah tidak mampu mengambil jarak dengan elit lama militer yang menjebaknya dalam permainan politik mereka. Padahal, kata Edwin, SBY bukan yang merepresentasikan militer tapi presiden yang telah dipilih oleh rakyat.

Dia menuding kemunculan para purnawiaran itu adalah buah dari pemberian impunity negara atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kemunculan mereka juga mencerminkan jatuhnya wibawa pemerintah dan parpol.

"Kalau Try diusut serius dalam pelanggaran HAM Tanjung Priok, Wiranto kasus Timtim dan Tyasno dalam kasus uang palsu, tentu mereka tidak akan muncul lagi," ujar Edwin.

Namun Edwin tetap menghormati keinginan para purnawiaran itu untuk terjun ke dalam dunia politik. Namun mereka tidak seharusnya menggunakan kekuatan, jaringan dan institusi militer. "Silakan saja berpolitik, toh terbukti pada pemilu 2004 lalu partai yang mengusung tokoh militer tidak didukung oleh rakyat," tegasnya.(mar/nrl)