Jakarta, Kompas – Sebanyak 70 calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang maju dalam uji publik dianggap memiliki kapasitas memadai dalam menanggapi isu hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosob. Banyak di antara mereka yang memiliki rekam jejak memadai dalam memperjuangkan hak ekosob, seperti menangani masalah penggusuran dan kejahatan lingkungan.

Demikian dikatakan Haris Azhar dari Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (5/3). Seperti diberitakan sebelumnya, 34 orang dari 70 calon komisioner Komnas HAM berlatar belakang aktivis. Selain itu, ada sembilan peneliti dan 13 akademisi yang juga dinilai memiliki kapabilitas yang baik dalam bidang HAM.

Alin dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuturkan, pada masa mendatang tantangan yang dihadapi Komnas HAM akan sangat beragam. Karena itu, tim seleksi calon anggota Komnas HAM diharapkan juga memerhatikan faktor lain, seperti kemampuan bekerja sama dan kemauan bekerja lebih.

Catatan ini perlu diberikan karena selama ini Komnas HAM terjebak birokrasi pemerintahan yang memperlemah kinerjanya. Akibatnya, Komnas HAM lambat bekerja dan kurang responsif.

Oleh karena itu, menurut Alin, Haris, dan Nurcholis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, komisioner Komnas HAM yang dua kali menjabat dan maju kembali dalam pemilihan kali ini tak perlu dipilih lagi. Buruknya kinerja Komnas HAM selama ini menjadi satu alasan keikutsertaan mereka layak dipertanyakan. Mereka kurang bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap Komnas HAM.

Menurut ketiganya, ketidakmampuan komisioner Komnas HAM periode lalu dalam masalah imparsialitas, adil, dan berpihak pada korban menjadi catatan serius penurunan kinerja Komnas HAM periode lalu.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga dinilai cenderung birokratis dan tak memiliki wibawa hukum. Banyak rekomendasinya tidak dijalankan institusi lain. Artinya, kemampuannya membangun komunikasi politik relatif lemah.

Tim seleksi akan menggelar uji publik terhadap calon pada 20-21 Maret 2007. Masyarakat dapat bertanya kepada calon. (JOS)