Jakarta, Rakyat Merdeka. Pemerintah khususnya pimpinan Polri harus mencari dan memecahkan akar masalah terulangnya kejadian bakutembak antarpolisi agar tidak ada lagi yang memprihatinkan tersebut.

Koordinator Kontras Usman Hamid saat ditemui Situs Berita Rakyat Merdeka di sekretarian Kontras, Jakarta siang hari ini (Rabu, 14/3) mengatakan, kasus seperti ini muncul dari regulasi yang tidak jelas antarinstitusi atau antarunit di kepolisian.

“Hal ini juga terjadi, karena kecemburuan unit kerja dan seringkali muncul dari minimnya tanggung jawab dan pemahaman dalam permasalahan hukum, bisnis atau jatah ekonomi,” ujarnya.

Aktivis HAM berkaca mata ini berpendapat, Polri harus membuat sistem pendidikan aparat kepolisian yang lebih baik, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan senjata.

Dia menambahkan, peristiwa tragis itu juga membuktikan masih kentalnya jiwa militeristik di dalam tubuh kepolisian, yang selama puluhan tahun berada di bawah naungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Usman menegaskan bahwa pimpinan maupun aparat Polri harus menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam tubuh kepolisian dengan lebih fair serta tanpa kekerasan dan sejata.

Usman menyetujui usulan penambahan anggaran kepolisian terutama di bidang kesejahteraan dan penanganan perkara hukum. Kenaikan anggaran Polri ini dilakukan agar para penyidik-penyidik Polri tidak mencari uang tambahan, dalam menangani perkara dan tidak terhimpit tekanan ekonomi.

“Karena sepengetahuan saya anggaran penanganan perkara tidak lebih dari satu persen dari seluruh anggaran polri,” tandasnya. atm