JAKARTA (SINDO) – Mantan Presiden BJ Habibie menuding mantan Sekjen PBB Kofi Annan ingkar janji pada peristiwa kekerasan sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Leste 1999.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia- Timor Leste Achmad Ali setelah Habibie melakukan klarifikasi dengan KKP kemarin. Kofi Annan tiba-tiba mempercepat pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September, padahal telah ada kesepakatan pengumumannya dikeluarkan 7 September 1999. Pengumuman yang mendadak itu turut memicu terjadinya kerusuhan dan kekacauan di Timor Leste saat itu.

Kepada KKP, Habibie juga mengatakan awalnya dia tidak setuju dilakukan darurat militer di Timor Leste,melainkan hanya menawarkan darurat sipil sebelum pengumuman hasil jajak pendapat. Namun,saran itu tidak diterima Kofi Annan dan akhirnya diberlakukan darurat militer sebelum 7 September 1999. Atas penjelasan Habibie, KKP berencana mengundang Kofi Annan agar bisa dimintai keterangan. Achmad Ali mengatakan, kedatangan Kofi Annan memang diperlukan agar bisa lebih memperjelas kasus yang pernah terjadi di Timor Leste.

”Kalau ada waktu, Kofi Annan akan diundang. Itu ide yang bagus yang bisa kami sarankan pada rapat pleno KKP,” katanya, di Jakarta, kemarin. Usulan mengundang Kofi Annan, menurut Ali, sebagai klarifikasi pernyataan BJ Habibie. Apalagi,pengumuman mendadak yang dikeluarkan Kofi Annan turut memicu terjadinya kerusuhan dan kekacauan di Timor Leste. Namun, untuk mendatangkan Kofi Annan butuh waktu lama.

Sementara itu, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Edwin Partogi menyangsikan kewenangan KKP yang berencana mendatangkan Kofi Annan. Menurut dia, pengakuan integritas KKP di mata dunia internasional juga perlu dilihat sebelum rencana pemanggilan dilakukan. “Yang jadi pertanyaan, apakah KKP bisa mengundang seseorang yang bukan warga negara Indonesia, dan Timor Leste. Lalu, apakah KKP juga diakui oleh dunia internasional,”ungkapnya.

Meski KKP berhasil mendatangkan Kofi Annan, Edwin juga masih mempertanyakan efektivitas rencana itu. Sebab, kata dia, masih harus dipertanyakan apakah jadwal dimajukannya hari pengumuman hasil jajak pendapat merupakan alasan utama terjadinya kerusuhan.“Justru, yang harus dilakukan adalah melihat secara lebih dalam latar belakang munculnya kekerasan di Timor Leste,” ujarnya. (kholil/ant)