Kesaksian Para Pihak di Luar Konteks

Jakarta, Kompas – Deputi Koordinator Human Right Working Group, Choirul Anam, mengatakan, kesaksian para pihak yang diundang oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste keluar dari konteks. Kesaksian dari kalangan TNI, milisi, dan pejabat lokal meluas hingga konteks politik sebelum jajak pendapat tahun 1999. Padahal, mandat KKP hanya membatasi pada kurun waktu seputar jajak pendapat tahun 1999.

“Selain itu, kesaksian tersebut seharusnya memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia berat serta menyangkut penyebab, cakupan, dan hakikat pelanggaran hak asasi manusia,” tutur Choirul, Sabtu (31/3) di Jakarta.

Bahkan, ia menilai, selain keluar dari konteks waktu, kesaksian para pihak pun cenderung seragam. Mereka umumnya mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 adalah konflik horizontal, kesalahan Unamet. Selain itu, para pihak juga mengatakan kekerasan muncul karena dipicu oleh dimajukannya tanggal pengumuman referendum.

Di sisi lain, para komisioner pun cenderung mengikuti keseragaman kesaksian itu. Menurut Choirul yang ditemui seusai pertemuan di Kontras, Sabtu sore di Jakarta, komisioner tampak gagal menggali kesaksian dari para pihak itu. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Haris Azhar dari Kontras, Agung dari Elsam, Taufik Basari dari YLBHI, dan Garda Sembiring dari PEC.

Untuk itu, mereka mendesak agar KKP menolak dan tidak menggunakan kesaksian para pelaku maupun pengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan mandat KKP.

Wiranto dipanggil

Sementara itu, Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, Jumat (30/3), menyatakan, pihaknya akan memanggil mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto untuk bersaksi dalam dengar pendapat III pada akhir April 2007 di Jakarta.

Pekan lalu yang telah memberi kesaksian antara lain mantan Presiden BJ Habibie, yang bersaksi pada hari Selasa, dan mantan Komandan Korem Timor Timur Mayor Jenderal (Purn) Suhartono Suratman (Kamis), mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres (Rabu), dan mantan Panglima Kodam IX Udayana Mayor Jenderal (Purn) Adam Damiri (Jumat). (JOS/NWO)