SPECIAL RAPPORTEUR RESMI LAPORKAN KASUS MUNIR KE DEWAN PBB

SPECIAL RAPPORTEUR RESMI LAPORKAN KASUS MUNIR KE DEWAN PBB

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengapresiasi langkah Specia! Rapporleur on Extra Judicial Execution Prof. Philips AIston yang secara resmi melaporkan kasus Munir ke Dewan HAM PBB.

Dalam Sidang Dewan HAM PBB di Geneva, Alston mendesak Presiden RI mempublikasikan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk presiden SBY atas Kasus Munir dan melanjutkan pengusutan. Hal ini disampaikannya sekaligus menanggapi surat Pemerintah RI mengenai kasus Munir, tanggal 19 Januari 2007.

Sebelumnya, Alston telah mengirim surat kepada Pemerintah RI tertanggal 30 November 2006. Tapi secara khusus Alston menilai pemerintah RI menunjukan sikap "cooperatiw but incomplete".

Pelapor Khusus PBB tersebut menghargai sikap Pemerintah RI. Namun ia menyesalkan. informasi yang disediakan  tidak responsif atas banyak hal yang memelukan klarifikasi. Khususnya mengenai permintaan Alston berikut :

1) salinan laporan dan rekomendasi TPF Kasus Munir dan juga salinan Putusan MA tanggal 3 Oktober 2006 yang menganulir vonis pembunumn terbadap Pollycarpus,

2) informasi tentang status terkini dari proses hukum terbadap individu-individu tambahan, selain Pollycalpus BP; dan

3) informasi mengenai rekomendasi kunci TPF Presiden yang terlihat diabaikan oleh Polri dan Kejaksaann Agung.

KASUM meminta agar desakan tersebut ditanggapi serius oleh Pemerintah RI terutama Presiden SBY. Apalagi pada tanggal 7 Desember 2006, DPR RI telah merekomendasikan kepada Presiden untuk bekerjasama dengan lembaga hak asasi manusia intemasional.(terlampir).

KASUM berpendapat jika hal ini diabaikan. akan semakin berdampak buruk bagi citra dan kiprah RI dalam diplomasi intemasional. ini berpotensi membuka ruang bagi penggunaan mekanisme internasional dalam kasus Munir, terlebih karena Alston merupakan pejabat kunci PBB.

Selain itu, KASUM berpendapat, penyidikan kasus Munir yang dilakukan Polri saat ini dapat berperan besar daiam menjawab desakan PBB tersebut.

Jakarta, 4 April 2007

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir

 

Asmara Nababan (DEMOS) – Hendardi (PBHI) – Rusdi Marpaung (IMPARSIAL) – Suci wati (Istri Munir) – Usman Hamid (KONTRAS)


Lampiran <<