SETAHUN UU PERLINDUNGAN SAKSI:
PEMERINTAH LALAI MENJALANKAN MANDAT UNDANG-UNDANG

Pada tanggal 11 Agustus 2007 nanti genaplah setahun umur dari UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diudangkan dengan No 13 Pada Tahun 2006. Sebuah  undang-undang yang di sambut baik oleh masyarakat, yang proses pembuatannya melewati waktu hampir 6 tahun lamanya. Namun setelah berulang tahun untuk pertama kalinya,  masyarakat kelihatannya masih harus menunggu lagi agar UU ini di dapat diimplentasikan sesuai harapan. Penantian  ini harus dijalani karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun progres yang cukup memadai dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang ini.

Berdasarkan pasal 45 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK harus dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah UU tersebut diundangkan. Hal ini berarti bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007 nanti, tepat satu tahun UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK harus telah berdiri. Namun sampai saat ini proses pendirian LPSK ini masih tersendat-sendat dan tidak diketahui secara pasti kapan akan dilakukan. Dengan demikian, dipastikan bahwa pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pastilah terlambat.

Keterlambatan pembentukan LPSK ini salah satunya disebabkannya karena keterlambatan dalam proses seleksi pemilihan lembaga perlindungan saksi dan belum terbentuknya beberapa peraturan perundang-undangan (misalnya Peraturan Pemerintah) yang dimandatkan oleh UU No. 13 tahun 2006. Peraturan yang dimandatkan oleh UU No. 13 tahun 2006 adalah PP tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (pasal 7 ayat 3), peraturan presiden tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat (pasal 18 ayat 4), dan PP tentang kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban, jangka waktu dan besaran biaya (pasal 34 ayat 3).

Proses seleksi dan penyusunan PP sejak awal tahun 2007 telah dilakukan, namun karena berbagai kendala teknis maka sampai saat ini kedua proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan mandatnya, kurang sosialisasi, tidak partisipatif dan tidak transparan. Justru berita mengejutkan muncul karena ternyata pemerintah tidak menganggarkan biaya untuk proses seleksi anggota LPSK.

Sementara itu, disisi lain keberadaan para saksi dan korban masih terus menerus mengalami intimidasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Berbagai kasus intimidasi kepada saksi dan korban dalam beberapa daerah dengan berbagai kasusnya. Di Garut misalnya, saksi pelapor kasus korupsi rumahnya dibakar oleh sekelompok orang, di Lampung para saksi dan korban peristiwa Talangsari 1989 masih juga diintimdasi, dan beberapa kasus lainnya. Kondisi menunjukkan bahwa urgensi dan implementasi UU perlindungan saksi perlu untuk segera dibentuk.

Disamping itu dengan molornya implementasi UU ini mengakibatkan para korban dan saksi mengalami penundaan haknya, sesuai yang dimandatkan oleh UU. Para aparat penegak hukum pun yang selama ini menyembah KUHAP, sebagai satu-satunya regulator bagi saksi dan korban, mau tidak mau melakukan “wait and see” pula  atas implentasi UU tersebut.

Seolah tidak begitu peduli dengan situasi ini, pemerintah justru seringnya menunda pembentukan LPSK dengan berbagai alasan. Penundaan ini berimplikasi pada 3 (tiga) hal serius; pertama, Pemerintah melakukan pelanggaran hukum karena tidak melaksanakan mandat UU. Kedua, pemerintah mengabaikan hak-hak saksi dan korban yang telah dijamin dalam UU. Ketiga, para korban dan saksi masih mengalami berbagai bentuk intimidasi dan terror yang menghambat proses penegakan hukum.

Berdasarkan pada situasi tersebut, Koalisi Perlindungan Saksi mendesak:

Jakarta, 10 Agustus 2007
Koalisi Perlindungan Saksi

 KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI