BRR Diminta Pertanggungjawabkan Rp 278 Miliar Dana Pertahanan

Iqbal Fadil – detikcom

Jakarta – Aceh Working Group (AWG) meminta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias mempertanggungjawabkan dana Rp 278 miliar dalam anggaran tahunannya. Dana itu dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan.

"Bayangkan saja, uang yang dikumpulkan dari lembaga internasional digunakan untuk operasi militer," cetus perwakilan AWG Rafendi Djamin di kantor Imparsial, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (11/8/2006).

Dari data-data yang dikumpulkan AWG, sub bidang keamanan dan pertahanan menggunakan 10 persen dari total keseluruhan anggaran BRR dari April 2005-April 2006. Salah satunya digunakan untuk pembiayaan operasi intelijen dan intelijen strategis.

AWG menyayangkan munculnya pos anggaran ini, karena sesuai UU 34/2004 tentang TNI dan UU 3/2002 tentang Pertahanan, pertahanan negara dibiayai dari APBN dan tidak boleh dari sumber di luar APBN.

"Kita tidak tahu, apakah dana ini atas inisiatif BRR atau permintaan TNI. Kalau memang TNI kurang dana, seharusnya direvisi melalui APBN," katanya.

Pelanggaran kedua UU, imbuh Rafendi, mempersulit pertanggungjawaban agenda reformasi TNI. BRR juga dinilai tidak sensitif terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh.

AWG lalu meminta BRR untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dikeluarkan dengan membukanya kepada publik. AWG juga mendesak DPR memeriksa anggaran BRR 2006-2007 dan memastikan tidak ada lagi pos anggaran untuk keamanan dan pertahanan.

AWG terdiri dari sejumlah LSM, di antaranya Imparsial, Kontras, PBHI, HRWG, ICW, dan Walhi. (umi)