Usman Hamid

Kita mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara di tingkat legislasi dan institusi.

Meski demikian, aneka upaya ke arah itu kadang masih terlihat lamban. Ada kesan, reformasi TNI tidak lagi mendesak.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan tidak tuntasnya pekerjaan rumah (PR) reformasi TNI. Pertama, elite-elite sipil kerap berdalih rendahnya anggaran TNI sebagai penghalang. Padahal budget militer telah naik dibandingkan anggaran di masa lalu.

Kedua, institusi sipil dinilai tak siap melaksanakan reformasi TNI. Hal ini harus diatasi dengan langkah nyata penguatan instansi sipil, bukan malah jadi alasan menunda penyelesaian PR reformasi TNI.

Apa saja PR itu? Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berjanji, Presiden SBY akan mengeluarkan peraturan presiden tentang agenda penghapusan bisnis TNI. Sampai kini belum ada, meski telah direncanakan sejak Oktober 2005. Tim Supervisi dan Transformasi Bisnis TNI sebatas verifikasi sejumlah unit usaha.

Jika terus ditunda, target menghapus bisnis militer pada 2009 sulit tercapai. Kegagalan ini bisa menyeret anggota TNI dalam kasus kriminal dan menciptakan potensi konflik antar-individu/satuan keamanan. Setahun terakhir, tercatat 12 peristiwa kekerasan antara anggota TNI dan Polri, termasuk kasus Ternate, Maluku Utara, baru-baru ini.

Anehnya elite sipil selalu beralasan, tawuran itu disebabkan masalah kesejahteraan akibat anggaran rendah. Padahal masalahnya adalah penyimpangan sistem, seperti dalam kasus korupsi dana pensiun prajurit oleh perwira dan koneksinya (Asabri). Banyak kasus tak ditangani tuntas seperti senjata ilegal, jual beli alutsista (tank Scorpio, helikopter MI-17, pesawat Fokker 50). Kasus ini menguap.

Keterkaitan anggota TNI dengan kriminalitas dan korupsi bisa memudarkan semangat korps, bisa berakibat kontrol sipil atas militer (civilian supremacy) menjadi lemah. Akibatnya, kasus-kasus yang melibatkan TNI tak selesai dengan adil. Contohnya, penembakan warga sipil di Alastlogo dan pengambilalihan tanah warga Rumpin, Bogor. Kasus-kasus ini mempermalukan TNI di mata masyarakat.

Tidak konsisten

Pelaksanaan UU TNI untuk memindahkan yurisdiksi hukum perkara kriminal oleh TNI dari yurisdiksi pengadilan militer ke pengadilan umum juga terlambat. Pembahasan RUU Peradilan Militer menunjukkan lemahnya kepemimpinan elite sipil.

Kita dikejutkan istilah "peradilan koneksitas" bagi sipil yang melakukan kejahatan militer. Istilah ini mengandaikan ada kekosongan hukum bagi kejahatan militer yang dilakukan sipil dan menjungkirbalikkan logika umum. Logika terbalik pasal ini, jika militer tunduk kepada pengadilan sipil, warga sipil wajib tunduk kepada hukum militer. Padahal subyek yang hendak diatur RUU ini adalah militer. Pada prinsipnya, peradilan militer bukan bagian badan kekuasaan yudikatif. Peradilan militer adalah bagian internal sistem komando organisasi militer.

Pergeseran paradigma elite sipil tak sepenuhnya terjadi. Yang ada adalah cara meredam tuntutan persoalan masa lalu. Struktur teritorial masih jadi mata dan telinga militer dan berpotensi menjadi alat kekuasaan. Kasus terakhir, pembentukan tim kebersamaan wilayah Bantul, Yogyakarta, yang melibatkan Babinsa TNI. Langkah ini tidak konsisten dengan pengakuan TNI untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi dan bisa salah diartikan.

Pemerintah sebenarnya dapat mengambil langkah-langkah progresif di bidang reformasi TNI tanpa mengeluarkan biaya besar atau bahkan tanpa biaya. Misalnya, mengeluarkan instruksi presiden, menyampaikan informasi hasil audit, dan mendukung proses hukum atas kasus-kasus yang melibatkan TNI. Anggaran seharusnya tak dijadikan alasan menunda implementasi reformasi TNI dan pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu.

Yang terpenting dari itu semua adalah elite-elite sipil yang kini sudah bersiap-siap menghadapi pemilihan umum tidak boleh menarik TNI ke dalam politik praktis. Jika ini terjadi, rusaklah komitmen reformasi yang kita bangun selama hampir satu dekade ini.

Usman Hamid Koordinator Kontras