Laporan Wartawan Kompas Wisnu Aji Dewabrata

PALEMBANG, KOMPAS- Kasus pembunuhan Munir akan menjadi komoditas politik dalam Pemilu 2009 jika tidak ada kemauan untuk segera menuntaskannya. Kasus tersebut akhirnya hanya dipolitisir untuk memperbaiki citra partai politik, citra calon presiden, atau untuk menghantam lawan politik.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Palembang, Sabtu (27/10) di sela diskusi bertema Demokrasi dan Penegakan HAM yang diselenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.

Usman mengaku merasa khawatir kasus Munir hanya diangkat sebagai janji politik tapi tidak diselesaikan sepenuhnya demi penegakan hukum dan keadilan. Bahkan kasus itu bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik.

“Kasus pembunuhan Munir bisa diangkat untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kasus itu terjadi pada masa Megawati. Artinya jangan memilih Megawati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi karena idealnya kasus Munir bisa selesai tahun 2008,” kata Usman.

Menurut Usman, secara yuridis berdasarkan KUHAP kasus Munir bisa diselesaikan tahun 2008 karena sudah mencapai perkembangan yang positif, tinggal selangkah lagi menuju aktor intelektualnya. Mantan Presiden Direktur PT Garuda Indonesia Indra Setiawan sudah mengakui membuat surat untuk Pollycarpus atas permintaan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara M As’ad.

“Kalau tahun 2008 tidak selesai, kekhawatiran itu benar-benar terjadi yaitu kasus Munir hanya menjadi wacana politik menjelang Pemilu,” kata Usman.