Palembang, Kompas – Kasus pembunuhan Munir bakal jadi komoditas politik dalam Pemilu 2009 jika pemerintah tidak segera menuntaskan masalah tersebut. Kasus tersebut akhirnya hanya dipolitisir untuk memperbaiki citra partai politik, citra calon presiden, atau untuk menghantam lawan politik.

Demikian diutarakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di sela diskusi bertema "Demokrasi dan Penegakan HAM" yang diselenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Sabtu (27/10) di Palembang.

Usman mengaku, selama ini kasus Munir hanya diangkat sebagai janji politik, tetapi tidak pernah diselesaikan sepenuhnya sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Bahkan, kasus tersebut bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik.

"Misalnya, kasus pembunuhan Munir bisa diangkat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kasus tersebut terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Artinya jangan memilih Megawati. Tetapi, saya berharap itu tidak terjadi karena idealnya kasus Munir bisa selesai tahun 2008," kata Usman.

Menurut dia, secara yuridis berdasarkan KUHAP, kasus Munir bisa diselesaikan tahun 2008 karena tinggal selangkah lagi sudah menuju aktor intelektualnya. Hal itu karena mantan Presiden Direktur PT Garuda Indonesia Indra Setiawan sudah mengakui membuat surat untuk Pollycarpus atas permintaan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara M As’ad.

"Kalau tahun 2008 tidak selesai, kekhawatiran itu benar-benar terjadi, yakni kasus Munir hanya menjadi wacana politik menjelang pemilu," kata Usman.

Ia memastikan, jika kasus Munir tidak selesai tahun 2008, pihaknya akan terus memperjuangkan agenda penyelesaian melalui partai politik maupun calon presiden yang akan maju dalam Pemilu 2009.

Pihaknya juga memastikan akan meningkatkan kampanye supaya masyarakat semakin cerdas, teliti, dan cermat untuk memilih partai politik dan pemimpin yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan hak asasi manusia, termasuk kasus Munir.

Menurut Usman, kampanye internasional juga terus dilakukan. Pada November, pelapor khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk penyiksaan akan mengunjungi Jakarta serta beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Pelapor khusus PBB itu akan mengadakan pertemuan dengan instansi pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Upaya-upaya itu membuat Usman optimistis kasus Munir bisa diselesaikan jika ada kemauan pemerintah. (WAD)