M. Rizal Maslan – detikcom

Jakarta – Sejumlah LSM menilai prospek perlindungan, pemenuhan dan kemajuan HAM di Indonesia pada 2008 ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah masih akan inkonsisten.

Hal itu disampaikan 19 LSM pemerhati HAM dan hukum dalam jumpa pers bersama di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (3/1/2008).

"Faktor yang mempersulit penegakan HAM adalah kebijakan ekonomi liberal dan kebijakan pro security yang mengancam kebebasan sipil seperti RUU Rahasia Negara dan pesaingan politik para elit di tingkat nasional dan lokal," kata Koordinator Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) Romo Sandyawan.

Menurut Romo Sandy, persaingan para elit politik ini terutama menjelang pemilu parlemen dan presiden 2009. Mereka akan memobilisasi masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu, bahkan menggunakan isu HAM dalam kampanyenya.

"Pantas dipertanyakan komitmen partai-partai dan tokoh politik, termasuk pemerintah terhadap pemajuan dan perlindungan HAM," jelas Romo Sandy.

Sementara itu, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan HAM cenderung memburuk di tahun 2007. Hal ini terletak pada inkonsistensi terhadap apa yang dikesankan dengan apa yang sesungguhnya direalisasikan pemerintah.

"Realitas keadaan HAM baik hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi dan sosial budaya justru mematahkan upaya pemerintah dalam pencitraan diplomasinya," tandas Usman.

Diakui Usman, tren kemunduran nilai-nilai demokrasi dan HAM tidak hanya menurun di Indonesia, tapi juga sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Ini terbukti dari munculnya aksi kekerasan dan pembunuhan, serta kristalisasi kekerasan masyarakat dari tingkat lokal hingga pusat.

Ketua YLBHI Patra M Zen menambahkan, walau pemerintah saat ini sudah memiliki berbagai UU, namun sumber daya dan aparatur negara tidak mau memaksimalkan penegakkan HAM.

"Dia mau reshuffle kabinet, APBN, munculnya para kandidat presiden 2009, tapi semuanya tidak mau memenuhi, melindungi dan mempromosikan penegakan HAM. Tapi isu-isu ini hanya akan jadi komoditas para kanditat saja untuk menarik perhatian," ujar Patra.

Untuk itu ke-19 LSM ini merekomendasikan kepada pemerintahan SBY-JK untuk konsisten dalam kebijakan HAM di luar dan dalam negeri. Pemerintah, DPR dan yudikatif juga diminta mengubah paradigma memajukan HAM, agar dapat konsisten melaksanakan produk hukum yang telah disesuaikan HAM. Ini juga untuk mengharmonisasikan produk hukum yang belum sesuai HAM.

"Tanpa berubah sikap, maka keadaan HAM tidak akan bisa mengatasi permasalahan impunitas kasus Munir dan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, diskriminasi, kriminalisasi HAM, kekerasan, fundamentalisme dan kemiskinan," tegas Rena Andriani dari Kalyanamitra.

( zal / umi )