Jakarta, Kompas – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Patra M Zen mengatakan, kekerasan bernuansa agama yang akhir- akhir ini kembali marak terjadi bertentangan dengan demokrasi. Menurutnya, kekerasan itu bertentangan dengan ciri-ciri demokrasi modern, yaitu toleransi, pluralisme, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan menentang diskriminasi.

Patra mengungkapkan hal itu, Rabu (9/1) di Jakarta, seusai mendampingi advokad senior Adnan Buyung Nasution menerima jemaah Ahmadiyah di Kantor YLBHI Jakarta. Beberapa lembaga lainnya seperti LBH Jakarta, Kontras, TPKB, dan LBH Ampera turut menerima jemaah yang dipimpin oleh H Abdul Basid itu.

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut dan menjalankan agama dan keyakinannya. Beberapa waktu terakhir, beberapa kelompok masyarakat justru mencederai konstitusi itu.

Komnas HAM juga menerima laporan tentang perusakan dan pelarangan beribadah bagi jemaah Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, para tokoh agama seperti Musdah Mulia, H S Dillon, Dawam Rahardjo, dan Benny Susetyo berharap agar pemerintah kembali menegaskan sikapnya untuk menegakkan konstitusi. Dalam konteks itu pula, Presiden bertanggung jawab atas tegaknya konstitusi tersebut dan menjamin agar semua hal yang tercantum di dalamnya terselenggara dengan baik. (JOS)