Kasus Hukum Soeharto Harus Tetap Diproses

By Nurcahyo Ibnu Yahya

Para aktivis muda Indonesia menilai saat ini ada kecenderungan pensikapan elit yang sangat berlebihan terhadap kasus Soeharto. Bahkan ada kecenderungan sudah dijadikan komoditas politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Untuk itu, para aktivis muda meminta agar para elit dan tokoh reformasi konsisten dengan semangat reformasi, termasuk mengusut tuntas kasus hukum Soeharto.
 
Itulah salah satu kesimpulan dari press gathering “Kaum Muda Mensikapi Kasus Soeharto” yang digelar di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah yang digelar oleh Pimpinan Pusat pemuda Muhammadiyah, Kamis, 17 Januari 2008 lalu. Hadir sebagai narasumber dalam press gathering ini diantaranya adalah Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Muhammad Zaid Markarma serta dari Kontras Usman Hamid.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Muhammad  Izzul Muslimin melihat ada kecenderungan pensikapan elit saat ini sangat berlebihan terhadap kasus Soeharto. Bahkan ada kecenderungan sudah dijadikan komoditas politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Itu juga yang menyebabkan kalangan elit seperti Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Wapres Yusuf Kalla dan sejumlah anggota DPR dan elit partai memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap kasus mantan Presiden RI Soeharto. Termasuk sikap Amien Rais- mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua MPR RI) yang mengejutkan dengan memberikan maaf kepada Soeharto.
“Saya merasa kecewa dengan sikap Pak Amin tersebut yang saya nilai melukai semangat reformasi yang telah diusung anak muda pada saat reformasi digulirkan pada 1998’’ jelasnya.

Mengapa harus memaafkan Soeharto, sementara proses hukum belum berjalan sama sekali. Pernyataan Amien Rais ini cukup aneh karena saat reformasi dia termasuk yang menjadi corong dan penggagas pengadilan atas Soeharto. Bahkan saat dia menjadi Ketua MPR, Amien Rais juga sempat mengeluarkan Tap MPR No 11 yang mengisaratkan pemberantasan korupsi, termasuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto.

‘’Bangsa ini cepat lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kepemimpinan Soeharto yang mengekang demokrasi, tidak mensejahterakan rakyat,  melakukan korupsi dan angat KKN serta memaksakan azas tunggal dilupakan begitu saja’’ kata Izzul Muslimin.

Sementara itu komentar yang sama juga disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid yang menilai Amien Rais sudah melupakan lokomotif reformasi yang diusung bersama-sama mahasiswa tahun 1998. Amien lupa bahwa  gerbong reformasi ini banyak melibatkan anak muda, mahasiswa dan elemen lain yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaan.

‘’Amien Rais itu seperti lomotif  yang berjalan dan telah melupakan siapa gerbang dibelakangnya. Harusnya Amien bicara dulu dengan gerbong yang ada dibelakangnya itu sebelum mengambil sikap terhadap kasus ini,’ jelas Usman Hamid.

Menurut Usman, selaku tokoh reformasi Amien Rais inkonsistensi dan telah beberapa kali melakukan kesalahan, tidak hanya dalam sikapnya terhadap Soeharto, tapi juga langkahnya membentuh poros tengah yang akhirnya ikut mengangkat dan menjatuhkan Abdurohman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenen. Amien saat itu sudah kelihatan mulai kompromi dengan kekuatas Orde Baru, yakni Golkar. Akibatnya kekuatan tua yang dulunya para pendukung SOeharto kembali lagi berkuasa seperti saat ini.

DI RSPP saat ini sudah menjadi tempat selebritis negeri ini. Di sana dapat kita temukan berbagai artis, mulai artis beneran sampai arti politisi dan artis pejabat Orba. Di situ seakan menjadi wadah dukungan kepada Soharto. Menurut Usman, kasus Soeharto bukan perkara pribadi, ini perkara public yang harus diselesaikan dengan adil. Ini tidak bisa dikompromikan.

Di jaman Soeharto, telah terjadi kekearasan yang massif yang menyimpang, yang dikelola dengan mengesampingkan dan  mematikan potensi masyarakat. Yang muda dimatikan untuk tidak tumbuh dsb. Untuk itu, semua harus dikoreksi, kalau ada kekerasan, KKN, pelanggaran HAM, ini sebagai produk kekuasaan yang otoriter yang semuanya harus diungkap.

Soeharto tidak bisa diputihkan begitu saja. Usulan adanya pengadilan inabsensia tidak bisa begitu saja digelar. Hukum harus ditegakkan, dengan yang bersangkutan harus membela diri.

“Saya juga sangat setuju presiden SBY tidak memberikan pengampunan kepada Soeharto. Sebaliknya, andai saya Soeharto, saya saya senang jika ada pengadilan karena di akhir hayat saya akan tahu apa dan bagaimana salah saya agar saya mati dengan tenang,’’ kata Usman.

Ketua Umum PII Muhammad Zaid menambahkan, saat ini kita memang diwarisi system yang dibangun oleh Soeharto. Kenapa kemudian kasus ini menjadi terbelit-belit karena banyak dari politisi kita saat ini yang memang mewarisi system tersebut.’’ Saya sangat sepakat mendesak, agar kasus hukum tetap ditegakkan. Pemerintah kita juga agak blunder mensikapi kasus ini. Jangsa Agung berbicara lain, dan Presiden/ wakil presiden juga lain, semua seakan memiliki kepentingan terselubung sendiri-sendiri”.