[JAKARTA] Sebagian besar media massa Indonesia memberitakan mantan Presiden Soeharto wafat secara tidak objektif. Sebagian besar media massa memberitakan Soeharto sebagai orang yang sangat berjasa, padahal kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat selama memerintah sangat banyak.

"Media-media terbawa arus sikap pemerintah, sehingga terkesan memberi keistimewaan yang berlebihan terhadap Soeharto," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, kepada SP, Senin (28/1).

Usman menyayangkan media massa Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran dalam memberitakan Soeharto. Padahal, media mempunyai tanggung jawab sosial untuk memberi keseimbangan berita secara objektif dalam kerangka pendidikan publik menuju perubahan.

Mantan aktivis 1998 itu meminta media massa Indonesia tidak lupa atas sejumlah hal mengenai Soeharto, yakni statusnya yang masih sebagai terdakwa kasus korupsi serta perlakukan Soeharto yang tidak manusiawi dan tidak menghargai Soekarno sebagai seorang presiden yang sangat berjasa untuk Indonesia.

Dikatakan pula, sejak Soeharto dirawat sampai pada acara pemakamannya, berita sebagian besar media massa Indonesia terkesan memaksa publik melupakan korban politik penguasa Orde Baru itu dan menihilkan moralitas politik reformasi. "Saya meminta media massa Indonesia jangan melupakan kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Soeharto," kata dia.

Hal senada Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Dia menyatakan sangat ironi sebagian besar media massa Indonesia tidak menyuarakan suara korban kekejaman dan kejahatan Soeharto. "Ironi, wafatnya Soeharto oleh sebagian besar televisi lokal juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutnya sebagai kepergian pahlawan yang berjasa besar, putra terbaik bangsa. Lagu gugur bunga bersambung-sambung," kata dia.

Padahal, ujar Hendardi, media massa asing menjuluki Soeharto sebagai diktator brutal, koruptor terbesar dalam sejarah pemimpin dunia, dan bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan ribu rakyatnya sendiri.

Preseden Buruk

Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali juga menyayangkan media massa yang berlebihan dalam memberitakan tentang rasa simpati kepada Soeharto. Pemberitaan yang berlebihan itu bisa menjadi preseden buruk. Bisa saja muncul kesan di kemudian hari bahwa semua presiden Indonesia tidak bisa dihukum meski bersalah.

"Dengan situasi seperti ini, pemimpin-pemimpin kita sejak sekarang sudah mengatur preseden bahwa setiap presiden harus dimaafkan meski dia bersalah. Itulah yang berbahaya," ujar dia.

Dengan pemberitaan seperti ini pula, kata dia, akan sulit menjelaskan kepada masyarakat lapis bawah tentang siapa sebenarnya seorang Soeharto. Pikiran masyarakat dibuat seolah-olah saat Soeharto memimpin sangat mudah mencari minyak tanah, tempe, dan kebutuhan pokok lain. "Sehingga, mereka terkesan memiliki kerinduan terhadap kepemimpinan Soeharto," ujar dia.

Sedangkan masyarakat yang melek politik, situasi seperti sekarang dilihat sebagai akumulasi dari kekecewaan yang dirasakan saat Soeharto memimpin negara ini. "Karena itu, tidak mengherankan jika respons yang muncul adalah tidak menanggapi kebijakan memasang bendera setengah tiang dan iklan duka cita di media massa yang relatif kurang," ujar dia.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago menilai pemberitaan media massa terkesan bersifat generalisasi dukungan dan simpati terhadap Soeharto. Media massa tidak melihat dulu secara keseluruhan sikap rakyat Indonesia terhadap Soeharto sebelum menentukan arah pemberitaan.

"Pemberitaan tentang wafatnya Soeharto saat ini, khususnya media massa elektronik, sudah berlebihan. Padahal, media harus terlebih dahulu mengetahui sikap masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Andrinof mengemukakan boleh saja media massa, pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh politik menunjukkan sikap simpati yang berlebihan terhadap mantan penguasa Orde Baru itu. Tetapi, jangan sampai simpati itu mengaburkan pelajaran sejarah untuk mendidik generasi muda yang akan datang dengan baik dan benar.

Dia juga mempertanyakan adanya ide pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurut dia, wacana pemberian gelar pahlawan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan jenderal besar itu.

"Seharusnya ide tersebut tidak boleh dimunculkan karena dorongan emosional sesaat dari orang-orang yang saat ini ada di pemerintahan. Kalau pun ada yang sungguh-sungguh dengan ide seperti itu, tindak lanjutnya harus diserahkan kepada para ahli yang independen," kata Andrinof. [E-8/M-16]