JAKARTA, RABU-Kelompok Masyarakat Peduli Korban Lapindo menolak kebijakan pemerintah yang menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung PT Lapindo Brantas.

Pemerintah memasukkan anggaran dalam APBN 2008 sebesar Rp1,1 triliun untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kemudian dalam APBN Perubahan 2008 pemerintah akan mengalokasikan Rp700 miliar. “Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas sikap pemerintah Indonesia yang mengorbankan seluruh rakyat Indonesia demi membela kepentingan pengusaha, pemilik Lapindo Brantas, Inc,” ujar Taufik Basari dari LBH Masyarakat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kontras, Jakarta, Rabu, (5/3).

Menurut kelompok ini, kebijakan pemerintah yang menggunakan uang rakyat melalui APBN tanpa syarat untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh korporasi telah menunjukkan upaya perlindungan pemerintah terhadap Lapindo Brantas. “Ini skandal terbesar dari pemerintah SBY, karena kepentingan rakyat banyak dikorbankan untuk kepentingan pengusaha dan tidak ada jaminan jumlah 700 miliar itu tidak akan bertambah,” ujar Asmara Nababan dari DEMOS.

Kebijakan ini juga tidak adil jika dibandingkan alokasi dana untuk subsidi BBM dan listrik yang sebesar Rp27,8 miliar dan alokasi untuk bencana alam yang hanya Rp68,7 miliar. “WALHI mencatat selama 2006-2007 ada 840 bencana alam, namun pemerintah hanya mengalokasikan dana Rp68,7 miliar. Ironis sekali,” kata Chalid Muhammad dari WALHI.

Berdasarkan hal yang disampaikan, kelompok ini mendesak pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas secara hukum, finansial dan administratif, menuntut pemulihan hak korban dan lingkungan hidup, menuntut penutupan pusat semburan lumpur dan menolak penggunaan dana APBN Perubahan sebesar 700 miliar untuk menutupi pertanggungjawaban Lapindo.”

Selain itu, kami juga mendesak jika pemerintah pernah mencairkan dan menggunakan dana sebesar 1,1 triliun penanggulangan lumpur, maka pemerintah harus menyita aset-aset milik Lapindo dan Bakrie Group sebagai jaminan uang tersebut akan diganti secara penuh oleh Lapindo Brantas,” tegas Taufik. (DIV)