Jakarta, Kompas – Kejaksaan Agung diimbau tidak mengabaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Hilangnya berkas penyelidikan pro justicia kasus pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus penghilangan orang yang telah ada di Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan menangani persoalan itu.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim, Sabtu (15/3) di Jakarta, mengharapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) bertanggung jawab atas perkara itu. Apalagi, dalam hasil penyelidikan itu, Komnas HAM telah menemukan berbagai unsur yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat.

Di sisi lain, hilangnya berkas rekomendasi dari Komnas HAM itu tidak hanya menunjukkan lemahnya keberpihakan Kejagung pada kasus HAM, perkara itu juga menutup harapan para korban dan keluarga korban atas penyelesaian kasus-kasus itu.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Kejagung yang menjadi lembaga yang memiliki wewenang menyidik dan menetapkan tersangka merupakan faktor penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Akan tetapi, jika lembaga itu tidak cukup serius, tentu saja akan mengecewakan publik.

Pelanggaran pidana

Bagi Koordinator Kontras Usman Hamid, hilangnya berkas penyelidikan merupakan pelanggaran pidana. Kecerobohan itu menyebabkan barang bukti hilang.

Untuk itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman, tutur Usman, harus bertanggung jawab. Tidak hanya itu, jika pengusutan kasus tersebut dilakukan, Kemas Yahya Rahman harus diganti.

Ia ragu penyidikan dapat dilakukan tanpa ada perombakan struktural. Selain itu, dilibatkan pula tim ad hoc dari unsur-unsur di luar Kejagung. Tim ad hoc itu dibentuk untuk menjaga kredibilitas penyidikan, menjaga agar proses itu tidak ditunda-tunda karena alasan formal.

Di sisi lain, Usman curiga ada pihak-pihak yang sengaja menghilangkan berkas penyelidikan Komnas HAM itu selain menunjukkan perhatian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada kasus itu lemah. (JOS)