Presiden Akan Cek ke Jaksa Agung: Upayakan Penyelesaian Kasus Kekerasan dan Pelanggaran HAM Seadil-a

Presiden SBY menerima pengurus Kontras dan keluarga korban kekerasan, di Kantor Presiden, Rabu (26/3) siang. (foto: cahyo/presidensby.info)
Presiden SBY menerima pengurus Kontras dan keluarga korban kekerasan, di Kantor Presiden, Rabu (26/3) siang. (foto: cahyo/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pengusutan atas berbagai masalah kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan HAM berat dengan seadil-adilnya. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, mengatakan hal itu kepada wartawan usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Rabu (26/3) pukul 13.30.

Menurut Usman, ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden. Pertama, menurut catatan Kontras, selama 10 tahun ini mengalami perubahan habitus kekerasan. Pada awal reformasi, bahkan jauh sebelumnya, kekerasan lebih merupakan laku dari kekuasaan. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini, kekerasan justru lebih banyak muncul dari pelaku-pelaku di luar dari negara.

Hal kedua, lanjut Usman, harapan para korban kekerasan yang selama ini didampingi oleh Kontras, menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar Presiden dapat mengupayakan adanya penyelesaian hukum yang adil.

Untuk hal yang pertama, kata Usman, Presiden SBY menegaskan bahwa negara kita didasarkan pada konstitusi yang di dalamnya tidak mentoleransi pemaksaan kehendak atau kekerasan. "Karena itu Presiden juga menyampaikan kembali bahwa persoalan-persoalan kekerasan semacam ini mungkin tidak bisa diakhiri dalam waktu yang singkat, tapi memerlukan perjuangan bersama baik antar unsur-unsur pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat. Presiden mendukung upaya yang dilakukan oleh setiap komponen masyarakat, termasuk Kontras," Usman Hamid menjelaskan.

Kontras, dalam peringatan ulang tahun ke-10, terus memperjuangkan mengakhiri kekerasan. "Kekerasan sebagai satu persoalan yang menghancurkan peradaban dan menghancurkan keadaban publik,” kata Usman.

Untuk hal kedua, Usman menambahkan, Presiden SBY menjelaskan sudah kewajiban presiden untuk mengupayakan penyelesaian hukum seadil-adilnya terhadap tiap masalah-masalah yang terjadi di negeri ini. ”Presiden juga menegaskan bahwa proses hukum tersebut harus diupayakan seadil mungkin, agar orang-orang yang memang melakukan kejahatan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai orang yang salah mendapat hukuman yang ringan, sebaliknya orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman," ujar Usman.

Pada pertemuan dengan Kontras, Presiden SBY juga mendengarkan para korban secara detail cerita mereka sampai kepada hal-hal yang spesifik. Misalnya, menyangkut masalah berkas penyelidikan kasus Semanggi 1 dan 2, Tragedi Mei, dan penculikan aktivis yang sudah sampai di Kejaksaan Agung. Para keluarga korban mendengar informasi bahwa berkas-berkas itu hilang. "Presiden berjanji untuk mengecek ke Jaksa Agung secara langsung, untuk kemudian diupayakan langkah lanjutnya di masa yang akan datang,” kata Usman.

Pada pertemuan itu ada hal yang secara spesifik disampaikan oleh para korban perisiwa Talang Sari, yang saat ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan sempat menjadi polemik beberapa hari ini di media massa. Kata Usman, Presiden SBY menegaskan akan berupaya untuk mendialogkan ini dengan Menteri Pertahanan dan mudah-mudahan pertemuan itu akan bisa segera dilakukan. "Bahkan Presiden juga menegaskan akan ada digelar satu diskusi khusus untuk membahas masalah ini, untuk mengecek masalah kekerasan ini satu demi satu di tingkat kabinet dan juga di tingkat Menko Polkam. Agar ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mewakili Presiden, yang setidak-tidaknya bisa membawa jalan keluar atau solusi bagi penyelesaian bagi kasus-kasus itu," Usman menuturkan.

“Presiden juga menegaskan, jangan sampai polemik-polemik itu melahirkan situasi yang tidak memberikan penyelesaian sama sekali. Namun para korban juga memberikan apresiasi atas respon positif dari Presiden dan para korban berharap bahwa penyelesaian kasus-kasus yang sekarang ini sedang diupayakan, baik di tingkat Kejaksaan Agung maupun di Komnas HAM, dapat berjalan secara baik dan diselesaikan dengan seadil-adilnya,” kata Usman lagi.

Ketika menerima pengurus Kontras, Presiden SBY didampingi oleh Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng. Sedangkan Usman Hamid hadir bersama Karlina Supeli (pendiri Kontras), Ati Nurbaiti (Sekretaris), Hiratetty Yoga, Sumarsih, Toetty Koto, Azwar Kaili, Irta Sumirta Amang yang kesemuanya merupakan wakil korban. (nnf)