IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC!
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia telah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan pergaulan satu sama lain dalam persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya perlakuaan kejam dan penyiksaan terhadap dan penghinaan terhadap setiap orang. (Pasal 1 dan Pasal 5) Namun demikian kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet saat sekarang jelas menyimpangi prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.
Sebagai tuan rumah pemerintah RRC juga harus memenuhi standar tuan rumah (penyelenggara) olimpiade sesuai dengan piagam olimpiade Internasional. Pada piagam ini tuan rumah di haruskan menjunjung tinggi, bukan saja sportifitas di pertandingan, tetapi menghargai perbedaan dan hak-hak dasar manusia. Hal pertama adalah negara penyelenggara berusaha menciptakan kehidupan yang bahagia, pendidikan yang baik dan peduli terhadap etika dasar. Kedua, negara penyelenggara mempertimbangkan promosi perdamaian di masyarakat dengan pemelihataan harga diri manusia. Ketiga menegaskan bahwa olahraga adalah sebuah HAM dan praktik untuk saling memahami persahabatan, solidaritas dan keadilan. Keempat mengharuskan penghapusan diskriminasi yang tidak cocok dengan mekanisme olympiade.
Prinsip-prinsip diatas adalah ukuran kelayakan menjadi tuan rumah (penyelenggara) olimpiade. Dengan demikian pemerintah RRC dapat dikategorikan telah menyimpangi standar tersebut. Bentuk kekerasan berupa pembatasan ekspresi dan berkumpul masyarakat Tibet dibatasi, begitupun dengan kasus-kasus lainnya seperti penyiksaan terhadap praktisi Falun Gong, kelompok Kristiani, Muslim Uyshgur dan kasus Pembantaian manusia di lapangan Tiananmen tahun 1989. Belum lagi keterlibatan pemerintah RRC dalam kerusuhan di Darfur Sudan yang telah mengundang simpati dunia.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya negara yang tidak melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia (HAM) tidak layak menjadi tuan rumah sebuah kegiatan Internasional seperti Olympiade. Sudah seharusnya seluruh masyarakat dunia, terutama para atlit untuk menentang pelanggaran HAM dan memboikot penyelenggaraan oympiade di RRC demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan di Negeri Bambu tersebut. Olehkarenya kami yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia untuk Tibet menyatakan sikap sebagai berikut :
Jakarta, 31 Maret 2008
Hormat kami,
Masyarakat Indonesia untuk Tibet
Lampiran : Surat Terbuka untuk Pemerintah China
This afternoon, a group of Indonesia civil society for Tibet consist of Global Human Rights Effort (GHURE), Human Rights Working Groups (HRWG), The Commision for disappearance and victim of violence (KontraS), Legal Aid Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Atap Dunia etc back to piclet in front of China embassy in Casablanca, Kuningan.
This action presented respresentative from several organization to speak out and call to China government to get free for TIBET! Free for TIBET !. In the protest also came group of monks to represent their colleague who got violence and oppression from China. The monk delivered morality message to China government to stop doing violence. The participant also pray for victims. The prayers came from Budha, Moslem and Christian.
In the end of protest, participant read statement mentioned:
Then reading of open letter for president of China, Hu Jintao. The letter was trying to open the heart of presiden Hu Jintau from deepen heart to change policy toward pluralism and democracy of policy
Attachment : | Pers Release Protest for Tibet |
Open Letter for China Government |