JAKARTA, SELASA- Anggota badan pengurus Kontras yang juga mantan anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo menyatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang digagas Kontras itu kedua belah pihak, diistilahkannya, ”sepakat untuk tidak sepakat”.

Pernyataan itu disampaikan Zoemrotin, Selasa (1/4), menjelaskan hasil pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam di salah satu restoran mewah di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan itu nyaris luput dari perhatian wartawan. Selain Menhan dan Zoemrotin, turut pula hadir Koordinator Kontras, Usman Hamid.

”Kami sama-sama membahas aturan UU seputar pelanggaran HAM berat seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi kami jelaskan, karena KKR tidak terbentuk maka khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat, asas retroaktif bisa diterapkan,” ujar Zoemrotin.

Walau sama-sama tidak sepakat, Zoemrotin menilai setidaknya Juwono dapat menerima masukan dari pihak lain seputar isu tersebut. Dia mengaku khawatir, selama ini ada kesan Juwono hanya mendapat masukan dari satu pihak tentang isu seputar HAM tadi.

Kesan itu, menurut Zoemrotin, tampak dari pernyataan Juwono, yang mempertanyakan mengapa Komnas HAM dan LSM hanya mempersoalkan kasus-kasus yang terkait institusi TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Sebagai mantan anggota Komnas HAM, Zoemrotin lebih lanjut membantah penilaian seperti itu. 

”Semasa saya masih anggota Komnas HAM, isu-isu seputar kesehatan, ketenagakerjaan, dan orang-orang terpinggirkan sebenarnya ditangani Komnas HAM. Namun sayangnya isu seperti itu tidak terlalu menarik perhatian media massa,” tambah Zoemrotin.

Sedangkan terkait pertanyaan mengapa TNI AD lebih banyak mendapat sorotan, Zoemrotin menyatakan hal itu logis saja mengingat di masa lalu (Orde Baru) institusi tersebut memang memegang porsi kendali dan kewenangan yang sangat besar.

”Saya enggak tahu apakah pernyataan atau sikap seperti itu termasuk titipan dari TNI atau pendapat pribadi Menhan. Berbicara soal pelanggaran HAM masa lalu, ya jelas terkait TNI AD karena saat itu mereka sangat berkuasa. Jadi tidak benar kalau dianggap TNI AD yang akan disasar sekarang,” tambah Zoemrotin.
DWA