Juru bicara gabungan lima LSM kemanusiaan Usman Hamid menyatakan, mantan Pangab Jenderal Purnawirawan Wiranto, harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan di Timor-Timur. Pasalnya kasus tersebut bersifat individual responsibility.

"Bagaimana pun pengakuan resmi dari KKP tentang tanggung jawab institusional TNI, itu menunjukkan Wiranto sebagai pimpinan tertinggi TNI saat itu," kata Usman dalam konfrensi pers mewakili Kontras, LSAM, Imparsial, dan HRWG, di markas Kontras jalan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2008).

Menurut Usman, Wiranto harus dimintai pertanggungjawaban, karena hal tersebut bersifat individual responsibility. " Jadi tidak bisa kalau TNI yang harus diadili," kilahnya.

Kalau tidak ada individu atau tidak ada kejelasan siapa yeng bertanggung jawab atas tuduhan kejahatan tersebut, sambung Usman, maka perdebatan panjang diprediksi akan tetap ada. Dan individual responsibility inilah yang digunakan untuk mencegah tudingan kolektif.

"Makanya Wiranto harus tetap dimintai tanggung jawab," tegasnya.

Selain persolan itu, Usman juga menilai Wiranto masih akan melalui batu sandungan yang cukup serius menjelang pencalonan dirinya sebagai presiden.(ded)