Jakarta, Kompas – Mendiang penggiat hak asasi manusia di Indonesia, Munir, tak hanya layak dikenang sebagai pejuang. Perjuangan dan pemikirannya pun layak dikembangkan.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Taufik Basari, Rabu (3/9) di Jakarta, perjuangan Munir tidak cukup dikenang melalui simbol dan sosoknya, tetapi justru dalam kajian dan pengembangan pemikiran-pemikirannya.

Momentum pemilihan umum dan pemilihan presiden mendatang, lanjut Taufik, merupakan momentum yang tepat untuk mencari pemimpin yang berani meletakkan hak asasi manusia sebagai basis berpolitik dan bernegara.

”Kekuasaan haruslah mendorong perwujudan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, kekuasaan digunakan untuk menekan dan menindas hak asasi manusia,” katanya.

Momentum itu, tambah Taufik, adalah saat yang tepat untuk mendorong terwujudnya peradaban baru di Indonesia.

Rusdi Marpaung dari Imparsial sepaham dengan gagasan tersebut. Menurut dia, gagasan Munir layak dikembangkan untuk mengintroduksi pemahaman tentang etika dan peradaban politik baru. Orientasi baru yang ditawarkan dalam gagasan itu adalah sikap politik yang lebih peduli dan berpihak kepada kepentingan warga dan meniadakan kekerasan.

Terkait dengan pemikiran Munir, Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) akan menggelar kuliah umum pada 5 September mendatang di Auditorium Gedung IX FIB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Dijadwalkan guru besar Universitas Indonesia Toeti Heraty Noerhadi dan pengajar pada Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, akan menjadi pembicara utama, dengan tema ”Membangun Peradaban dengan Politik Hak Asasi Manusia”. (JOS)