Jakarta, Kompas – Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden, para korban, keluarga korban, dan pejuang hak asasi manusia menilai komitmen elite politik terhadap isu HAM justru melemah.

”Komitmen politik menuntaskan kasus HAM lemah,” kata Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida, Minggu (18/1).

Menurut Indria, hingga saat ini belum tampak ada tawaran konkret dan ide tulen dari para calon anggota legislatif, partai politik, juga pemerintah untuk menjawab persoalan itu.

Bahkan, sebaliknya, masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM, justru menelan pil pahit, keadilan tidak memihak mereka. Penanganan kasus Talangsari masih terkatung-katung di Kejaksaan Agung. Korban luberan lumpur PT Lapindo Brantas kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

”Perangkat hukum yang ada sama, tetapi mengapa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid kasus Tanjung Priok dan Timor Timur bisa diajukan ke pengadilan, sedangkan saat ini kasus Talangsari masih terkatung-katung,” kata Indria.

Tidak memadai

Hal senada dikatakan Sumarsih, orangtua korban kasus Semanggi. ”Isu HAM pada pemilu saat ini tak sesemarak isu korupsi. Perhatian partai politik dan caleg atas isu HAM dinilai tidak cukup memadai,” katanya

Bahkan, mereka yang dulu diduga terlibat kasus pelanggaran HAM justru mendirikan partai dan ikut dalam pemilu. Kehadiran mereka justru mengundang kekhawatiran korban. Hal itu karena jika menang, mereka akan mampu meredam isu HAM dan melindungi pelaku pelanggaran HAM secara institusional, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif. Itu menyebabkan korban apatis dan berencana tidak menggunakan hak pilih mereka.

Dihubungi terpisah, May dari Jaringan Tambang mengatakan, saat ini masyarakat harus menjadi lebih cerdas. Menurutnya, masyarakat jangan terlena oleh berbagai iklan politik yang ada.

”Visi dan misi saja tak lagi cukup menjadi ukuran,” ujarnya. Ia menuturkan, berbagai jaringan telah mulai mengulas berbagai program partai. Dan, menurutnya, baik jika masyarakat pun melakukan hal yang sama. (JOS)